TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan pelaksanaan ujian nasional dengan sistem komputer atau UNBK mampu menekan anggaran menjadi lebih efisien.

"Sebelum UNBK, anggaran sampai Rp 135 milyar," ujar Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Dadang Sudiyarto di kantornya pada Selasa, 13 Maret 2018.

Baca: Sekolah Tak Punya Komputer untuk UNBK, Ini Solusi Kemendikbud

Sebelum UNBK, kata Dadang, anggaran paling banyak terserap saat tahap pengadaan naskah ujian dan pendistribusian soal yang menyeluruh ke semua daerah dengan medan dan akses yang jauh.

Setelah menerapkan UNBK, anggaran Kemendikbud lebih efesien hingga 70 persen atau turun menjadi Rp 35 milyar. "Sekarang paling banyak itu untuk pengawas ujian," kata Dadang.

Baca: 28 Sekolah Indonesia di Luar Negeri Akan Terapkan UNBK

Berdasarkan data Kemendikbud, UN 2018 akan diikuti oleh 8,1 juta peserta dengan 78 persennya sudah berbasis UNBK. Pelaksanaan UN akan dimulai dari UN SMK yang akan diselenggarakan pada 2 April hingga 5 April.

Selanjutnya UN bagi SMA/MA pada 9 hingga 12 April dan UN susulan SMK/SMA/MA pada 17 April hingga 18 April. Untuk tingkat SMP/MTs, UN akan diselenggarakan pada 23 hingga 26 April dan ujian susulannya pada 8 hingga 9 Mei.

Dadang mengatakan UNBK juga memberi efisiensi dalam waktu pelaksanaan UN. Bagi penyelenggara, proses distribusi UN hingga pemeriksaan UN lebih efisien. Sedangkan bagi peserta UN, mereka tidak lagi butuh banyak waktu untuk menghitamkan jawaban. "Selain uang UNBK juga membuat waktu lebih efesien," ujarnya.