Bantu Polri, Kemenkominfo Telusuri Jejak Digital The Family MCA

Selasa, 6 Maret 2018 15:54 WIB

Identitas anggota grup penyebar berita hoax MCA ditunjukkan dalam rilis di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, 28 Februari 2018. Tugas dari MCA ialah menyerang akun lawan dengan menyebar virus-virus hingga gawai milik lawan rusak dan menstrategikan isu baru untuk lawan. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Bangka Tengah - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan langkah-langkah untuk membantu Polri dalam membongkar jaringan penyebar hoax dan kebencian The Family Muslim Cyber Army (The Family MCA). Salah satunya dengan menelusuri rekam jejak digital anggota The Family MCA selama melakukan kejahatannya.

"Kita bekerja sama dengan Polri mengungkap kasus ini. Kita juga melakukan penelusuran rekam jejak digital terhadap mereka (MCA)," kata Menteri Kominfo Rudiantara kepada wartawan usai menghadiri seminar Go Digitalisasi di Gale-Gale Resto Bangka Tengah, Selasa, 6 Maret 2018.

Baca: Polri: Sebarkan Hoax, The Family MCA Punya Motif Politik

Menurut Rudiantara, pihaknya akan melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Saat ini, kata dia, kerja sama dengan Polri terus ditingkatkan dalam menindak pelanggaran UU ITE.

"Kami tidak peduli itu individu atau segolongan orang yang mengatasnamakan kelompok. Jika itu bertentangan, akan kami bersihkan," ujar dia.

Rudiantara mengatakan kementeriannya secara bertahap akan memperbanyak situs dan konten internet positif untuk melindungi generasi muda Indonesia agar tidak terpapar dampak negatif dunia maya. Saat ini Kemenkominfo baru menyediakan 200 Ribu layanan internet positif.

Baca: Wiranto Bakal Lapor Jokowi Soal Baasyir dan The Family MCA

Advertising
Advertising

"Saat ini sudah 800 ribu lebih situs internet negatif yang kita blokir. Tapi kita juga sudah menyediakan situs internet positif, terutama untuk anak sekolah. Jumlahnya sudah sekitar 200 ribu situs. Namun akan kita tambah lagi secara bertahap," tuturnya.

Rudiantara menambahkan jumlah situs internet positif saat ini belum sebanding dengan jumlah situs internet negatif yang sudah diblokir. Dia beralasan konten negatif sudah ada sejak lama, sementara dia baru menjabat tiga tahun.

"Saya baru mengelola kementerian tiga tahun. Sedangkan internet negatif sudah banyak sejak beberapa tahun sebelumnya. Tapi saya yakin ke depan situs internet yang menyediakan konten positif akan lebih banyak ketimbang situs negatif," katanya.

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

6 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

7 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

8 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

11 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

12 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

15 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya