LBH Jakarta: Pemerintah Kurang Tanggap Masalah Buruh Migran

Senin, 26 Februari 2018 09:06 WIB

Sejumlah aktivis lingkungan Greenpeace dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) membawa sejumlah atribut yang berisikan tuntutan saat melakukan aksi demo di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, 9 Desember 2016. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Oky Siagian, mengatakan pemerintah kurang tanggap soal penanganan kasus buruh migran Indonesia yang mengalami kesulitan hukum. Dia mengatakan kurangnya atase ketenagakerjaan di kantor-kantor perwakilan negara membuat pemerintah lambat merespons aduan-aduan buruh migran Indonesia.

“Walaupun pemerintah sudah menyediakan layanan terpadu satu atap, penanganannya tidak spesifik,” ucapnya di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Ahad, 25 Februari 2018.

Baca:
Kurang Pengetahuan, Buruh Migran Tanpa Dokumen Meningkat...
Adelina Tewas, Malaysia dan Indonesia Harus Lindungi Buruh Migran...

Oky menjelaskan, belum ada mekanisme penanganan kasus secara cepat untuk masalah hukum buruh migran Indonesia. “Belum ada pengaturan pengaduan khusus di Singapura dan Malaysia,” ujarnya.

Menurut Oky, sulitnya akses pengaduan ke perwakilan pemerintah Indonesia di tiap negara menjadi salah satu masalah. “Kurangnya atase membuat proses pengawasan lemah.”

Advertising
Advertising

Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran Savitri Wisnuwardhani menuturkan jumlah kasus buruh migran di luar negeri tanpa dokumen lengkap semakin meningkat. Dari 2016 ke 2017, kasus itu meningkat hingga 254. Migran tanpa dokumen pada 2016 ada 133 orang dan di 2017 meningkat hingga 384 kasus.

Kebanyakan para buruh migran yang bermasalah dengan dokumen keimigrasiannya tidak paham soal visa kerja. “Mereka menganggap paspor merupakan dokumen yang dapat menjamin mereka bekerja ke luar negeri.”

Baca juga:
Kekosongan Hukum Ancam Perlindungan Buruh Migran, Ini...
Percaloan Buruh Migran Indonesia Marak di Desa

Selain itu, kata Savitri, beberapa buruh yang berangkat ke luar negeri dengan dokumen lengkap menjadi bermasalah ketika kabur dari tempat kerjanya. “Karena dokumen mereka dipegang majikan mereka.” Ketika kabur, mereka tidak membawa dokumen, sehingga jadilah mereka pekerja migran tanpa dokumen.

Kasus kematian migran di luar negeri juga menjadi sorotan Jaringan Buruh Migran. Setiap tahun, buruh yang meninggal meningkat. Pada 2016, ada 190 buruh yang meninggal dan bertambah menjadi 217 orang di 2017. “Data ini tidak menyebutkan penyebab kematian,” ucap Savitri.

Berita terkait

Mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar Siap Penuhi Panggilan Polda Riau untuk Mediasi Kasus Laporan Rektor Unri Kepadanya

1 hari lalu

Mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar Siap Penuhi Panggilan Polda Riau untuk Mediasi Kasus Laporan Rektor Unri Kepadanya

Mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar yang dilaporkan Rektor Unri Sri Indarti mengaku siap penuhi panggilan mediasi dari Polda Riau, Senin depan.

Baca Selengkapnya

Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

9 hari lalu

Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer SD di Langkat, dipecat Kepala Sekolah karena ikut aksi membongkar kecurangan dan dugaan korupsi seleksi PPPK.

Baca Selengkapnya

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

10 hari lalu

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

Polri menyoroti keselamatan buruh hingga sengketa buruh vs pengusaha, sehingga dirasa perlu pendampingan dari polisi.

Baca Selengkapnya

LBH Papua Soroti Dua Kasus Penyiksaan Warga Papua oleh Aparat dalam Satu Bulan Terakhir

48 hari lalu

LBH Papua Soroti Dua Kasus Penyiksaan Warga Papua oleh Aparat dalam Satu Bulan Terakhir

LBH Papua mengatakan kedua penyiksaan tersebut merupakan tindak pidana. Salah satu korban masih di bawah umur.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali Gelar Aksi Kritisi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Kata BEM Universitas Udayana

10 Februari 2024

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali Gelar Aksi Kritisi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Kata BEM Universitas Udayana

Aliansi Mahasiswa termasuk BEM Universitas Udayana dan Pemuda Bali lakukan aksi Selamatkan Demokrasi di Kota Denpasar, Bali, 9 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Debat Capres Soal Ketenagakerjaan Prabowo Setuju Anies Baswedan, Begini Respons Aktivis Pekerja Migran Indonesia

5 Februari 2024

Debat Capres Soal Ketenagakerjaan Prabowo Setuju Anies Baswedan, Begini Respons Aktivis Pekerja Migran Indonesia

"Pemerintah tak mampu bekerja sendiri memberikan perlindungan terhadap PMI baik dari hulu ke hilir," kata Maizidah Salas aktivis PMI usai debat capres

Baca Selengkapnya

LBH Papua Imbau Pemerintah Sediakan Posko Pengungsi di Intan Jaya Imbas Konflik Senjata TNI-Polri VS OPM

27 Januari 2024

LBH Papua Imbau Pemerintah Sediakan Posko Pengungsi di Intan Jaya Imbas Konflik Senjata TNI-Polri VS OPM

LBH Papua mengimbau pemerintah segera membangun posko atas ratusan pengungsi yang ada di Kabupaten Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

Korban Salah Tangkap Polisi Sejak Sengkon dan Karta, Pengamen Cipulir, hingga Oman Abdurohman

14 Januari 2024

Korban Salah Tangkap Polisi Sejak Sengkon dan Karta, Pengamen Cipulir, hingga Oman Abdurohman

Oman Abdurohman bukan korban salah tangkap polis pertama. Mengingatkan peristiwa 27 tahun lalu, kasus Sengkon dan Karta.

Baca Selengkapnya

LBH Medan Desak Kepolisian Tuntaskan Dugaan Korupsi Proyek Lampu Pocong

30 Desember 2023

LBH Medan Desak Kepolisian Tuntaskan Dugaan Korupsi Proyek Lampu Pocong

LBH Medan menyatakan pengembalian uang dari kontraktor proyek Lampu Pocong tak menghapus tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya