TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai kemunculan nama Rizieq Shihab dalam bursa calon presiden tidak lain karena popularitas yang dimiliki Rizieq. Kendati demikian, menurut Pangi, potensi Rizieq menjadi calon presiden masih sangat jauh.

“Orang populer itu belum tentu disukai. Orang suka belum tentu juga memilih. Jadi calon presiden itu banyak pertimbangan politiknya,” kata Pangi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 24 Januari 2018.

Baca: Rizieq Shihab dan Ustad Somad Masuk Bursa Capres di Survei Median

Nama Rizieq Shihab mencuat dalam survei yang digelar oleh lembaga survei Median. Ia menjadi salah satu tokoh yang disebut layak menjadi calon presiden oleh publik. Rizieq mendapat elektabilitas 0,3 persen.

Direktur Median Rico Marbun mengatakan, nama Rizieq Shihab dan Abdul Somad muncul dari responden ketika mereka diberi wewenang mengajukan nama capres yang diinginkan. Kedua nama itu muncul di luar 33 nama yang diajukan kepada responden. Survei digelar pada tanggal 1 sampai 9 Februari 2018 dengan mengambil 1.000 responden dengan tingkat batas kesalahan sebesar kurang lebih 3,1 persen. Survei itu diklaim mencapai tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun sampel dipilih secara acak dengan teknik multistage random sampling.

Baca: Rizieq Shihab Batal Pulang, Polisi: Ditunggu Kasus Firza Husein

Menurut Pangi, populer saja tidak cukup untuk menjadi calon presiden. “Populer saja tidak cukup. Banyak faktor pertimbangan untuk menjadi calon presiden, di antaranya harus punya partai, amunisi politik, dan juga racikan elektabilitas,” kata Pangi.

Rizieq, menurut Pangi, belum memiliki ketiganya. Sebab, meskipun negara Indonesia dihuni oleh mayoritas penduduk muslim, Indonesia adalah negara plural yang bhineka.

Menurut Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Bamukmin, atas izin Allah bisa saja pimpinan FPI Rizieq Shihab dapat menjadi Presiden RI. Dengan catatan, kata Novel, penunjukkan Rizieq sebagai presiden tanpa menggunakan pemilihan umum. “Tetapi berdasarkan musyawarah mufakat, bukan demokrasi,” ujarnya.