TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman mengakui pemberian suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah terjadi lantaran adanya permintaan. Taufik mengiyakan saat ditanya, apakah permintaan itu muncul dari Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J. Natalis Sinaga.

"Ya (inisiatif dari DPRD). Ya (dari Natalis)," kata Taufik singkat sesaat setelah keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2018, sekitar pukul 04.57.

Baca:
Ditahan KPK, Bupati Lampung Tengah Berharap...
KPK Ungkap Kode Cheese dalam Kasus Suap...

KPK telah menetapkan Taufik dan Natalis sebagai tersangka suap Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada anggota DPRD Lampung Tengah. Selain itu, KPK menetapkan satu tersangka lain, yakni anggota DPRD Lampung Tengah, Rusliyanto.

Taufik diduga sebagai pemberi suap, sedangkan Natalis dan Rusli diduga sebagai penerima. Pemberian suap ini diduga demi mendapat persetujuan DPRD atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 300 miliar. Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Tengah.

Baca juga:
Tiga Legislator Lampung Tengah Resmi Ditahan...
KPK Tangkap 19 Orang dalam OTT di Lampung...

Untuk mendapatkan pinjaman itu, pemerintah daerah membutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama DPRD sebagai persyaratan kesepahaman dengan PT SMI. "Untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers yang digelar Kamis sore kemarin.

KPK juga membawa dan memeriksa Bupati Lampung Tengah Mustafa dalam kasus ini. Mustafa diduga mengarahkan pengumpulan uang suap Rp 900 juta dari kontraktor dan sisanya dari dana taktis. Mustafa keluar dari gedung KPK sekitar pukul 03.41 dengan mengenakan rompi tahanan oranye.