TEMPO.CO, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ihwal banyaknya kepala daerah khususnya calon petahana yang terjaring kasus korupsi.

“Salah satu yang kami dorong itu soal pengawasan internal,” kata Febri usai konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Simak: Bupati Subang Imas Aryumningsih Dikabarkan Terjerat OTT KPK

Menurut Febri, koordinasi dengan Kemendagri dilakukan lantaran instansi itu memiliki fungsi pembinaan kepada para kepala daerah. Selain itu, kata Febri, perlu komitmen bersama untuk melakukan pencegahan tindak korupsi oleh kepala daerah khususnya calon inkamben dalam pemilihan kelala daerah 2018.

Febri juga menyebut pihaknya telah berkali-kali melakukan imbauan terkait korupsi oleh para kepala daerah. Berbagai rekomendasi serta kajian pun telah diberikan kepada instansi terkait.

“Jadi tidak ada alasan lagi penerimaan sesuatu itu karena tidak tau,” ujar Febri.

Selama bulan Februari, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan kepada tiga kepala daerah yang berstatus calon inkamben dalam Pilkada 2018. Ketiganya adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, serta Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Mereka memiliki modus masing-masing untuk meraup uang dari berbagai proyek. Namun KPK menemukan kesamaan bahwa perbuatan itu dilakukan untuk menghimpun dana demi modal kampanye.

Bupati Nyono, misalnya, yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang. Ia diduga menerima hadiah dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang Inna Silestyowati.

Uang tersebut kemudian dibagi dengan rincian 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan 5 persen untuk Bupati Nyono. Totalnya, Inna telah menyerahkan Rp 200 juta kepada Nyono pada Desember 2017. Uang itu pun diduga di antaranya digunakan Nyono untuk modal kampanye dalam pemilihan Bupati Jombang 2018.

Selang delapan hari, KPK menangkap Bupati Ngada Marianus Sae dalam OTT. Marianus telah ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK pada Senin, 12 Februari 2018. Marianus ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Direktur Utama PT Sinar 99 Permai, Wihelmus Iwan Ulumbu. Melalui suap, Wilhemus menjanjikan Marianus imbalan berupa janji sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada.

Modus yang digunakan Marianus mirip dengan kasus suap yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Marianus dan Tonny diduga menerima suap melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Terakhir, Bupati Subang Imas Aryumningsih, yang baru saja terjaring OTT pada Selasa, 13 Februari 2018, di Subang, Jawa Barat. Ia diduga menerima suap terkait dengan suap izin prinsip penggunaan lahan oleh perusahaan tertentu senilai miliaran rupiah. Saat OTT, tim dari KPK menyita uang ratusan juta rupiah sebagai bukti awal. Imas pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut.