Jusuf Kalla Sebut Sulit Menghindari Politisasi Agama di Pilkada
Reporter
Friski Riana
Editor
Ninis Chairunnisa
Selasa, 13 Februari 2018 18:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akan sulit menghindari isu agama dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. "Jangankan itu saya bilang. Trump (Presiden AS Donald Trump) menang pun karena isu agama," kata dia di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta pada Selasa, 13 Februari 2018.
Jusuf Kalla mengatakan isu agama memang akan selalu dipakai oleh orang-orang dalam pilkada 2018. Namun, menurut dia, isu tersebut bisa digunakan selama tak mempertentangkan agama satu sama lain. "Silakan, itu tidak bisa dihindari," ujarnya.
Baca: Bawaslu Ajak Partai Politik Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada 2018
Jika isu agama dipertentangkan dengan agama lainnya, Jusuf Kalla memprediksi akan terjadi perpecahan yang bisa membahayakan keutuhan NKRI. Kendati begitu, ia melihat pengalaman menangani konflik agama di Indonesia, isu tersebut tidak sampai berbuah konflik besar. "Kecuali kemarin di Poso, Ambon. Setelah itu kan tidak, sudah reda," kata Kalla.
Isu politisasi agama menjadi perhatian para penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menyiapkan pilkada serentak 2018. Bawaslu bahkan mengajak partai politik mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk pemilihan kepala daerah serentak 2018 berintegritas.
Baca: Ketua PBNU: Sah Saja Bawa Nilai Agama ke Politik
"Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye pilkada," kata Ketua Bawaslu Abhan di Royal Hotel, Kuningan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.
Abhan menyampaikan bahwa politik uang dan politisasi SARA merupakan hambatan dalam mewujudkan pilkada berkualitas. Menurut dia, semua elemen bangsa, khususnya yang terlibat dalam pemilu harus menyatakan perlawanan pada politik uang.
Sebab, kata Abhan, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," ujarnya.
