Bambang Soesatyo Mundur Jadi Ketua Bila DPR Dukung LGBT

Editor

Amirullah

Selasa, 6 Februari 2018 16:11 WIB

Bukan hanya mobil, saat handphone masih menjadi barang mewah, pria yang akrab disapa Bamsoet itu telah mampu membeli dan memilikinya. Bahkan Pimpinan Redaksi tempatnya bekerja kala itu belum memilikinya. dok. TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menyatakan akan mundur bila lembaga yang dipimpinnya itu mendukung kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Menurut Bambang, pernyataan DPR mendukung LGBT itu tidak benar.

"Saya akan mundur sebagai ketua DPR jika hal itu terjadi, karena bertentangan dengan ajaran agama dan moral bangsa," kata Bambang dalam siaran persnya, Selasa, 6 Februari 2018.

Baca juga: DPR dan MUI Sepakat LGBT Dipidana dalam RKUHP

Bambang melanjutkan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian, khususnya dari kalangan muslim. Isu yang dimaksud yakni LGBT, perzinahan, penistaan agama, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun perbuatan LGBT telah diatur dalam Pasal 495 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal itu tercantum dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis.

Advertising
Advertising

Baca juga: Survei SMRC: 87,6 Persen Masyarakat Menilai LGBT Ancaman

Menurut Bambang, ancaman hukumannya pun lebih berat, dari paling lama lima tahun menjadi sembilan tahun. "Semua fraksi di DPR RI menyetujuinya," ujar Bambang.

Sementara hukuman untuk penistaan agama, perzinahan, dan KDRT juga sudah tercatat dengan jelas dalam RUU KUHP. Bambang memastikan, RUU KUHP mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Ia kembali mengingatkan, Indonesia adalah bangsa berbudaya dan bermoral. "Kita bukan bangsa barbar yang tak beradab," ucapnya.

Berita terkait

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

55 menit lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

18 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya