Bupati Jombang Tambah Kepala Daerah dari Golkar Terseret Korupsi
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Kodrat Setiawan
Minggu, 4 Februari 2018 10:12 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menambah deretan panjang kepala daerah kader Partai Golkar yang terseret kasus korupsi. Kemarin, Sabtu, 3 Februari 2018, Nyono terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di daerah Solo, Jawa Tengah.
Nyono yang tertangkap tangan bersama dengan seorang ajudannya pun langsung dibawa ke gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dia tiba di gedung KPK sekitar pukul 21.15. Sampai saat ini, Nyono dan ajudannya masih menjalani pemeriksaan di KPK.
Baca juga: OTT Bupati Jombang Nyono Suharli Diduga Soal Dana Kesehatan
"Ada dugaan menerima sejumlah uang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Sabtu, 3 Februari 2018. Saat dibawa ke gedung KPK, Nyono sempat membantah bahwa dia terkena operasi tangkap tangan. "Ini bukan penangkapan," kata Bupati Jombang itu.
Sebelumnya, KPK telah menahan Bupati Kukar Rita Widyasari yang juga kader Golkar, dalam dugaan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Sejumlah kepala daerah yang merupakan kader Golkar juga tersangkut kasus yang sama. Setidaknya selama 2017, sudah ada beberapa kepala daerah dari Partai Golkar termasuk yang tertangkap korup oleh lembaga anti rasuah itu. Di antaranya adalah, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, Bupati Kukar Rita Widyasari, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, dan Wali Kota Tegal Siti Masitha.
Saat ini, Partai Golkar sedang getol mengkampanyekan partainya sebagai partai bersih setelah Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, Setya Novanto juga terjerat kasus yang sama.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partai berlambang beringin itu akan menjatuhkan sanksi kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko jika memang terbukti korupsi. "Jika terbukti benar, Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas," kata Ace kepada Tempo, Sabtu, 3 Januari 2018.