TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan rawan terjadi konflik kepentingan dalam keputusan Kementerian Dalam Negeri yang akan menunjuk dua perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ia pun mengatakan keputusan tersebut patut dipertanyakan.

“Justru itu (penunjukan dua Pati Polri) bisa terjadi konflik kepentingan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018. “Saya kira ini harus segera direvisi.”

Terlebih, kata dia, ada calon wakil gubernur Jawa Barat yang berasal dari ranah kepolisian, yaitu Inspektur Jenderal Anton Charilyan.

Baca juga: Fadli Zon: Kita Tak Mendesain Badan Siber Jadi Seperti di Cina

Fadli mengatakan hal tersebut dapat menggiring opini publik dan merusak citra pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan.

“Kalaupun misalnya taruh lah sang Plt ini bertindak betul-betul adil dan tidak berpihak, tetapi secara image kan bisa menimbulkan sangkaan dan hal yang tidak perlu,” tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menunjuk dua perwira tinggi atau Pati Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal tersebut berkaitan dengan gubernur definitif yang akan cuti karena mengikuti Pilkada 2018.

Dua pati tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan untuk Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin di Sumatera Utara.

Menurut Fadli, seharusnya yang ditunjuk adalah pejabat dari dalam Kemendagri, Sekretaris daerah, atau pejabat pemerintah daerah yang dianggap senior dan mempunyai kemampuan di bidang tersebut.

Baca juga: Fadli Zon: Badan Siber Jangan Jadi Polisi Demokrasi

Fadli Zon pun menganggap alasan demi keamanan Pilkada yang dilontarkan Tjahjo tidak relevan dan harus segera direvisi. Tugas Plt gubernur, kata Fadli, adalah menjalankan pemerintahan, bukan menjaga keamanan.

“Lah itukan urusan polisi. Bukan urusan penjabat gubernur. Itu saya kira logikanya itu harus diselaraskan ya. Bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Plt gubernur,” ucap Fadli.