Menteri Yasonna Laoly Minta 2 Kubu Hanura Duduk Kembali

Minggu, 21 Januari 2018 10:42 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memasuki mobil setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi e-KTP, di gedung KPK Jakarta, 10 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengimbau dua kubu Partai Hanura duduk bersama menyelesaikan masalah internal partai. "Pertikaian ini akan merugikan Hanura," ujar Yasonna di Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Januari 2018.

Yasonna sendiri mengatakan telah menerima berkas hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura dari kubu Ambhara yang dipimpin Marsekal Madya (Purnawirawan) Daryatmo sebagai ketua umum definitif. Sementara itu, kubu Manhattan, yang dipimpin Oesman Sapta Odang atau OSO, telah memiliki SK dari Kementerian Hukum.

Baca juga: Menteri Yasonna Minta Kisruh Hanura Diselesaikan Lewat AD ART

"SK yang lalu dalam langkah kepastian, supaya ikut verifikasi parpol, maka kita kasih. Hanya ada yang mengatakan munaslub, maka saya meminta dua-duanya duduk bersama," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan telah berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Dia telah menghubungi perwakilan Manhattan, yakni Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika dan dari kubu Ambhara, OSO serta Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Hanura kubu Ambhara menggelar munaslub di Cilangkap, Jakarta, pada Kamis, 18 Januari 2018. Hasil musyawarah berisi pemberhentian Oesman Sapta Odang dari jabatan ketua umum, dan mengangkat Daryatmo sebagai ketua umum. Munaslub dihadiri 27 DPD dan 401 DPC Partai Hanura dari seluruh Indonesia.

Di kubu Manhattan, Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung tercatat sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal melalui SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Struktur Kepengurusan Partai Hanura tertanggal 17 Januari 2018, yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Berita terkait

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Natal ke 15.922 Narapidana di Indonesia

24 Desember 2023

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Natal ke 15.922 Narapidana di Indonesia

Kemenkumham memberikan Remisi Khusus (RK) kepada 15.922 narapidana Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia pada Hari Natal Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Evaluasi 2023 dan Bangun Strategi 2024

12 Desember 2023

Kemenkumham Evaluasi 2023 dan Bangun Strategi 2024

Kemenkumham melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

6 Desember 2023

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

25 Oktober 2023

Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

Puan Maharani membantah isu kader PDIP yang jadi menteri Jokowi menarik diri. Siapa saja 5 menteri itu?

Baca Selengkapnya

Setya Novanto dan Imam Nahrawi Dapat Diskon Masa Tahanan, Napi Korupsi Bisa Terima Remisi?

18 Agustus 2023

Setya Novanto dan Imam Nahrawi Dapat Diskon Masa Tahanan, Napi Korupsi Bisa Terima Remisi?

Setya Novanto merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun, sedangkan Nahrawi hingga Rp 18,1 miliar. Sebagai napi koruptor, pantaskah keduanya dapat remisi?

Baca Selengkapnya

3 Kandidat Pengganti Ridwan Kamil sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Ini Profilnya

9 Agustus 2023

3 Kandidat Pengganti Ridwan Kamil sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Ini Profilnya

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan purnatugas pada 5 September 2023 mendatang. Tga kandidat penggantinya, berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Mengapa Hasto Kristiyanto Disebut dalam Kasus Harun Masiku? Apa Kata Yasonna H Laoly 3 Tahun Lalu?

8 Agustus 2023

Mengapa Hasto Kristiyanto Disebut dalam Kasus Harun Masiku? Apa Kata Yasonna H Laoly 3 Tahun Lalu?

Polisi sebut Harun Masiku sembunyi di Indonesia. Buronan KPK itu sudah 3 tahun jadi buronan KPP. Pada awal, mengapa muncul nama Hasto Kristiyanto?

Baca Selengkapnya

43 Dubes Balap Karung di Lapas Cipinang, Yasonna: Warga Binaan Manusia yang Punya HAM

11 Maret 2023

43 Dubes Balap Karung di Lapas Cipinang, Yasonna: Warga Binaan Manusia yang Punya HAM

Duta besar bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly memeriahkan pertandingan olahraga di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Baca Selengkapnya

Kasus Rafael Alun, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak Segara Disahkan

8 Maret 2023

Kasus Rafael Alun, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak Segara Disahkan

KPK dinilai bisa lebih mudah menangani kasus Rafael Alun jika RUU Perampasan Aset telah disahkan.

Baca Selengkapnya

Yasonna H Laoly: Peningkatan Ekonomi Prioritas Kerja Dirjen Imigrasi

26 Januari 2023

Yasonna H Laoly: Peningkatan Ekonomi Prioritas Kerja Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan peningkatan ekonomi menjadi prioritas kerja Direktorat Jenderal Imigrasi

Baca Selengkapnya