Menteri Yasonna Minta Kisruh Hanura Diselesaikan Lewat AD ART

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, Anggota Baleg Hendrawan Supratikno dan Anggota DPD Dapil Jawa Timur Abdul Qadir Amir Hartono berfoto bersama usai menandatangani berkas pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 November 2017. Dalam rapat ini DPR dan DPD menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, Anggota Baleg Hendrawan Supratikno dan Anggota DPD Dapil Jawa Timur Abdul Qadir Amir Hartono berfoto bersama usai menandatangani berkas pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 November 2017. Dalam rapat ini DPR dan DPD menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly berharap sengketa yang terjadi di Partai Hanura bisa diselesaikan dengan baik. Sebab, sengketa tersebut bisa berpengaruh pada verifikasi partai politik yang kini sedang berlangsug.

    "Kami minta supaya diselesaikan dengan baik. Selesaikan saja menurut mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai," kata Yasonna di Kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta pada Kamis, 18 Januari 2018.

    Baca: Konflik Internal Partai Hanura, Begini Mulanya...

    Yasonna mengaku pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan yang mengakui kepengurusan Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Namun dia menyadari ada ketidakpuasan dari pihak lain.

    Karena itu, dia berharap adanya permasalahan di internal partai tersebut diselesaikan dengan baik. "Kalau ini tidak selesai cepat kan, mengapa kami lakukan itu (menerbitkan SK), ini verifikasi partai politik kan akan jalan," kata Yasonna.

    Partai Hanura tengah terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO dengan kubu Sekretaris Jendera Hanura Sarifuddin Sudding. Bahkan antara OSO dan Sudding aksi saling pecat. Kubu Sudding kini menggelar musyawarah luar biasa untuk mengganti OSO dari posisi ketua umum. Kisruh internal bermula dari persoalan rekomendasi partai untuk Pilkada serentak 2018.

    Baca: Sarankan Hanura Tak Pertahankan Oso, Ini Alasan Refly Harun

    Yasonna mengatakan bila gonjang-ganjing di Hanura tidak cepat selesai, dikhawatirkan akan berpengaruh pada verifikasi Hanura. Karena itu dia berharap semua kubu di Hanura kembali pada AD/ART partai.

    Bila kubu Sudding pada akhirnya juga mendaftarkan kepengurusan Partai Hanura ke Kemkumham, Yasonna mengatakan bakal ada sengketa partai politik. Saat ditanyakan apakah mekanisme penyelesaiannya melalui pengadilan, Yasonna menjawab singkat. "Terserah aja," kata Yasonna.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.