Menteri Yasonna Minta Kisruh Hanura Diselesaikan Lewat AD ART

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, Anggota Baleg Hendrawan Supratikno dan Anggota DPD Dapil Jawa Timur Abdul Qadir Amir Hartono berfoto bersama usai menandatangani berkas pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 November 2017. Dalam rapat ini DPR dan DPD menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly berharap sengketa yang terjadi di Partai Hanura bisa diselesaikan dengan baik. Sebab, sengketa tersebut bisa berpengaruh pada verifikasi partai politik yang kini sedang berlangsug.

"Kami minta supaya diselesaikan dengan baik. Selesaikan saja menurut mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai," kata Yasonna di Kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta pada Kamis, 18 Januari 2018.

Baca: Konflik Internal Partai Hanura, Begini Mulanya...

Yasonna mengaku pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan yang mengakui kepengurusan Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Namun dia menyadari ada ketidakpuasan dari pihak lain.

Karena itu, dia berharap adanya permasalahan di internal partai tersebut diselesaikan dengan baik. "Kalau ini tidak selesai cepat kan, mengapa kami lakukan itu (menerbitkan SK), ini verifikasi partai politik kan akan jalan," kata Yasonna.

Partai Hanura tengah terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO dengan kubu Sekretaris Jendera Hanura Sarifuddin Sudding. Bahkan antara OSO dan Sudding aksi saling pecat. Kubu Sudding kini menggelar musyawarah luar biasa untuk mengganti OSO dari posisi ketua umum. Kisruh internal bermula dari persoalan rekomendasi partai untuk Pilkada serentak 2018.

Baca: Sarankan Hanura Tak Pertahankan Oso, Ini Alasan Refly Harun

Yasonna mengatakan bila gonjang-ganjing di Hanura tidak cepat selesai, dikhawatirkan akan berpengaruh pada verifikasi Hanura. Karena itu dia berharap semua kubu di Hanura kembali pada AD/ART partai.

Bila kubu Sudding pada akhirnya juga mendaftarkan kepengurusan Partai Hanura ke Kemkumham, Yasonna mengatakan bakal ada sengketa partai politik. Saat ditanyakan apakah mekanisme penyelesaiannya melalui pengadilan, Yasonna menjawab singkat. "Terserah aja," kata Yasonna.






Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

11 jam lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

1 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

5 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

10 hari lalu

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

17 hari lalu

Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keimigrasian.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

20 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Naik 44,5 Persen, Sumbangan PNBP Kemenkumham Semester I 2022 Rp 2,2 Triliun

36 hari lalu

Naik 44,5 Persen, Sumbangan PNBP Kemenkumham Semester I 2022 Rp 2,2 Triliun

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.2,2 triliun selama semester I tahun 2022.


Farel Prayoga Duta Didapuk Menkumham Jadi Duta Kekayaan Intelektual

41 hari lalu

Farel Prayoga Duta Didapuk Menkumham Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Farel Prayoga yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di Istana Negara diangkat sebagai Duta Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.


Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Farel Bisa Inspirasi Para pelajar

41 hari lalu

Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Farel Bisa Inspirasi Para pelajar

Diharapkan menjadi inspirasi para pelajar untuk menghormati, menghargai budaya tradisional


HUT RI Ke-77: 168.196 Narapidana Terima Remisi, 2.725 Langsung Bebas

43 hari lalu

HUT RI Ke-77: 168.196 Narapidana Terima Remisi, 2.725 Langsung Bebas

Remisi HUT RI ke-77 disebut bisa menghemat anggaran lapas hingga Rp 259 miliar