TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai menteri sosial hari ini. Ia membantah pengangkatan dirinya menggantikan Khofifah Indar Parawansa itu bagian dari lobi agar Partai Golkar solid mengusung Presiden Joko Widodo di pemilihan presiden 2019.

Idrus mengatakan urusan pergantian menteri adalah hak prerogatif dari presiden. "Sejak awal Golkar ini mendukung pemerintahan tanpa syarat dan itu konsisten," kata dia di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 17 Januari 2018.

Baca: Idrus Masuk Kabinet, Pengamat: Agar Golkar Solid Dukung Jokowi

Sebelum pelantikan, Idrus menyatakan dirinya kaget ditunjuk sebagai menteri. Ia mengklaim tidak pernah ada pembahasan dengan presiden sebelumnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya berterima kasih karena presiden telah menunjuk Idrus sebagai menteri. "Mendukung beliau itu komit. Dengan adanya pak Idrus, Insya Allah akan lebih mensolidkan perjuangan itu," kata dia di lokasi yang sama.

Baca: Jadi Menteri, Idrus Marham Tetap akan Hadiri Sidang Setya Novanto

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan masuknya Idrus dalam kabinet merupakan bagian dari strategi Presiden Jokowi. “Strategi untuk lebih memastikan bahwa Golkar nanti betul-betul solid mendukung Jokowi dalam pilpres 2019,” kata Sebastian saat dihubungi Tempo.

Sebelum menjadi menteri, Idrus dikenal sebagai sekretaris jenderal Partai Golkar yang paling lama menjabat. Ia berada di posisi itu sejak kepemimpinan Aburizal Bakrie pada 2009 silam.

Idrus Marham pernah pula menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak 1997-1999, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tiga periode, yaitu 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014.