TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang atau OSO mengaku tak ambil pusing soal rencana musyawarah nasional luar biasa yang akan digelar oleh kubu Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding.

“Kalau mau mengadakan munaslub tinggal lapor ke saya, saya tanda tangan kok,” kata OSO di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.

Jika benar digelar, OSO menganggap munaslub Hanura tersebut ilegal. Alasannya, kata dia, munaslub harus diadakan atas persetujuan dan sepengetahuan dia sebagai ketua umum.

Baca: Kisruh Hanura, Dua Kubu Saling Tuduh Gelar Rapat Ilegal

OSO pun merasa tidak ada upaya yang akan ia lakukan untuk menanggapi rencana tersebut. “Tinggal panggil saya, bilang mau mengadakan munaslub. Gitu aja kok repot,” tutur dia.

Sebelumnya, sebanyak 16 Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura berkumpul di kantor Dewan Pengurus Pusat Hanura di Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa, 16 Januari 2018. Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat, Marlis, mengatakan mereka menyetujui untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa pekan ini.

"Insya Allah munaslub dalam satu-dua hari ini," kata Marlis saat ditemui di DPP Hanura, di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa, 16 Januari 2018. Dia menambahkan munaslub akan digelar di Jakarta.

Simak: Waketum Hanura: Elektabilitas Partai Anjlok Sejak Dipimpin OSO

Marlis mengklaim sebanyak 27 dari 34 DPD telah mendukung diadakannya munaslub. Hal itu dianggap bentuk tindak lanjut dari mosi tidak percaya kepada OSO yang sudah mereka tanda tangani bersama sekitar 418 Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura.

Senin kemarin, 15 Januari 2018, Partai Hanura kubu Syarifuddin Sudding yang berisi 27 DPD serta 418 DPC memecat OSO dari kursi ketua umum. Mereka menunjuk Daryatmo sebagai pelaksana tugas sementara ketua umum. "Sampai munaslub, plt ketua umum diserahkan ke Daryatmo," ucap Ketua DPP Hanura Rufinus Hutauruk.

ADAM PRIREZA | M. TAUFIQ