TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO menyatakan akan bertindak tegas terhadap kader-kader partainya yang hendak merusak partai. Hal ini mengacu pada kader yang dianggap memicu konflik internal di Hanura.

Oesman menilai tidak ada alasan untuk mempertahankan orang yang telah merusak marwah partai sehingga pemecatan merupakan langkah tepat. "Sederhana saja, saya yang mundur atau mereka berhenti. Segera saya umumkan siapa saja yang akan dipecat," kata dia di komplek Parlemen Senayan pada Selasa, 16 Januari 2018.

Baca: Kisruh Hanura, Dua Kubu Saling Tuduh Gelar Rapat Ilegal

Mengenai konflik internal ini, Oesman menilai ada pihak yang ingin mengecilkan posisi Hanura menjelang verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum dengan membuat konflik internal. "Dalam suasana jelang verifikasi parpol, ada niat orang-orang tertentu ingin mengecilkan Hanura. Dan kalau mereka gagal, mereka akan pindah ke partai lain," kata dia.

Untuk mengatasinya, Oesman Sapta menyatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto yang memintanya agar mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dalam menyelesaikan kisruh tersebut. Dia tidak mempermasalahkan ada kabar yang beredar bahwa Wiranto akan menduduki jabatan ketua umum dan dirinya mempersilahkan.

"Boleh saja Wiranto jadi Ketum Hanura, tidak perlu ribut-ribut. Kalau Wiranto mau jadi Ketum lagi, saya kasih," kata Oesman Sapta Odang.

Baca: Wiranto Menyesalkan Konflik Internal Partai Hanura

Dia menceritakan, dulu Wiranto memintanya langsung untuk menjadi Ketua Umum Hanura sehingga kalau sekarang Wiranto ingin jabatan tersebut maka dia tidak mempersoalkannya. Bahkan Oesman berharap kalaupun menjadi ketua umum Hanura kembali, Wiranto bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di Pemilu 2019.

Oesman Sapta Odang mendapatkan mosi tidak percaya dari sejumlah pengurus DPD dan DPC Partai Hanura dan hendak dilengserkan dari kursi ketua umum. Hal ini menyusul dugaan Oesman yang telah menerbitkan surat keterangan ganda untuk calon kepala daerah dan memecat sejumlah Ketua DPD tak sesuai prosedur. Kubu ini diantaranya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Hanura Syarifuddin Sudding. Namun di sisi lain, Oesman Sapta telah memutuskan akan memecat Syarifuddin Sudding sebagai Sekjen yang dinilai tidak cakap menjalankan tugasnya.