TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah memprediksi pada 21 Mei 2018, yang merupakan peringatan runtuhnya Orde Baru sekaligus awal masa reformasi, akan menjadi awal tahun ribut politik, seperti yang dia ungkapkan beberapa waktu lalu.

"Saya memprediksi 21 Mei nanti akan banyak orang yang turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah, dan pemerintah harus siap," kata Fahri Hamzah, dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis, 11 Januari 2018.

Baca juga: Fahri Hamzah Soal Mundurnya Azwar Anas: Politik Itu Kejam

Menurut Fahri, setelah pemerintahan presiden ketiga RI BJ Habibie, pemerintah gagal mempercepat proses menuju negara demokrasi dan hanya memperpanjang proses transisi menuju demokrasi.

Fahri Hamzah memuji pemerintahan presiden pertama hingga ketiga RI, tapi dia mengkritik presiden yang memerintah setelahnya. Menurut Fahri, presiden pertama RI, Sukarno, telah berhasil meletakkan dasar negara. Presiden setelahnya, Soeharto, berhasil membangun institusi kenegaraan, dilanjutkan presiden ketiga, BJ Habibie, memperpendek transisi. "Namun pemerintah setelah itu malah memperpanjang transisi kita menuju masa demokrasi," ucapnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo bersiap-siap menghadapi kritik menjelang akhir masa pemerintahannya pada 2018. "Ada banyak orang yang akan turun ke gelanggang mengkritik pemerintah," ujar Fahri, 31 Desember lalu.

Dia mengatakan kritik itu konsekuensi bagi penguasa. "Mungkin kemarin tiga tahun libur (mengkritik) karena sibuk atau menahan diri. Tapi, pada 2018, mereka akan ambil bagian. Semua orang ingin jadi pemain."

Pesan itu dia sampaikan agar tim inkumben mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019. "Siapkan pertahanan yang baik," tuturnya.

Baca juga: Fahri Hamzah: Jokowi Tidak Bisa Bilang Hentikan Keributan di 2018

Fahri Hamzah berharap pesan yang dia sampaikan tidak dianggap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah atau pesan tidak penting yang bisa diabaikan begitu saja. "Naiknya suhu politik dalam demokrasi itu biasa, hadapilah dengan baik."

Pilkada serentak 2018 akan digelar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten serta beriringan dengan persiapan pemilihan legislatif dan pilpres 2019. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2018 dilakukan pada 1-8 Januari 2018.