TEMPO.CO , Kupang - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di urutan ketiga terbawah secara nasional, setelah Papua dan Papua Barat. Karena itu, kata dia, dibutuhkan perhatian agar bisa setara dengan daerah lain.

"Ini bukan menjelek-jelekan, tapi fakta. Sesuai dengan perintah Presiden untuk mempercepat pendidikan di NTT agar setara dengan daerah lain," katanya kepada wartawan di Kupang, Minggu, 7 Januari 2017.

Baca juga: Hari Guru Nasional, Mendikbud: Guru Harus Jadi Teladan

Menurut dia, pencapaian ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) masih berada di bawah rata-rata standar nasional. Karena itu, Muhadjir akan menambah jumlah sekolah yang mengikuti UN online, terutama SMP yang masih tertinggal. Caranya, memberikan bantuan alat berupa komputer agar sekolah- sekolah di NTT bisa menggelar UN online.

Untuk mempercepat pembangunan pendidikan di NTT, Muhadjir melanjutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggelontorkan dana Rp 959 miliar guna meningkatkan mutu pendidikan di NTT. "Bantuan dari Kemendikbud untuk NTT Rp 959 miliar untuk PAUD (pendidikan anak usia dini), SMP, SMA/SMK, kebudayaan, dan sertifikasi guru," ujarnya.

Dia mengatakan dana yang digelontorkan ke NTT ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Harapannya, mutu dan akses pendidikan di NTT meningkat.

Pada 2017, kata dia, pihaknya juga telah mengirimkan 1.200 guru dari 6.000 guru garis depan (SM3T) untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT. Guru- guru yang direkrut itu akan bertugas di desa-desa dengan jangka waktu lima tahun.

"Tahun ini, guru garis depan akan kami prioritaskan bagi anak daerah. Dari guru honorer yang akan diangkat menjadi PNS sehingga tidak ada pikiran untuk pindah," ucapnya.

Menanggapi Menteri Muhadjir Effendy, Kepala Dinas Pendidikan NTT Yohana Lisapaly mengatakan akan meningkatkan mutu pendidikan dengan menaikkan rata-rata ujian nasional.