Dibutuhkan Polri, Paulus Waterpauw Batal Ikut Pilgub Papua

Jumat, 29 Desember 2017 15:00 WIB

Irjen Pol Boy Rafli Amar melakukan salam komando dengan Irjen Pol Paulus Waterpauw usai pelantikan di Mabes Polri, Jakarta, 28 April 2017. Irjen Pol Boy Rafli Amar dilantik menjadi Kapolda Papua menggantikan Irjen Pol Paulus Waterpauw yang dilantik sebagai Wakabaintelkam Polri. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Medan - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menyatakan tidak akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua 2018. Paulus mengatakan tenaga dan dedikasinya masih diperlukan di Polri.

"Pak Kapolri Jenderal Tito Karnavian kan sudah menyatakan itu saat rapat dengan Komisi III DPR pada Oktober lalu. Saya tetap jadi prajurit Bhayangkara. Saya tidak maju pilkada," kata Paulus kepada Tempo pada Jumat, 29 Desember 2017.

Baca: Pilkada 2018 dan Kekhawatiran Soal Pencalonan Jenderal

Paulus menyatakan keheranannya karena dalam beberapa hari terakhir fotonya beredar di media massa dan media sosial sebagai calon gubernur berlatar belakang Polri. "Saya heran, kenapa muncul lagi nama saya. Padahal saya sudah menyatakan tidak akan maju pilkada Papua setelah Kapolri menyatakan secara terbuka di hadapan Komisi III DPR," ucapnya.

Menurut Paulus, dari sisi masa tugasnya, dia masih memiliki empat tahun lagi masa dinas aktif. Kondisi itu berbeda dengan sejumlah jenderal Polri lain yang akan ikut pilkada yang sudah mendekati masa pensiun. "Mungkin itu salah satu pertimbangan Pak Kapolri. Jadi saya taat kepada pimpinan dan tetap memilih sebagai prajurit Bhayangkara," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca: Hadi Tjahjanto Akan Bahas Aturan TNI Ikut Pilkada dengan Bawaslu

Nama Paulus sempat beredar dalam pencalonan pilgub Papua 2018. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini sempat mengambil formulir penjaringan calon gubernur dari Partai Golongan Karya.

Pemilihan kepala daerah 2018 akan diramaikan oleh sejumlah jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri. Beberapa nama tersebut antara lain Kepala Korps Brimob Inspektur Jenderal Murad Ismail, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, serta Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Ada PON dan Pilkada 2020, Polri Tak akan Tarik Pasukan di Papua

11 Februari 2020

Ada PON dan Pilkada 2020, Polri Tak akan Tarik Pasukan di Papua

Mabes Polri mengatakan tak akan tarik pasukan mereka di Papua karena akan ada perhelatan PON dan Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya