Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz(kiri) dan Peneliti Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina(tengah) memaparkan hasil evaluasi kerja Pansus Angket DPR untuk KPK di Sekretariat ICW, Jakarta, 27 Agustus 2017. Tempo/ Hendartyo Hanggi
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan catatan akhir tahun soal melemahnya upaya pemberantasan korupsi sepanjang 2017. Salah satunya penyebabnya adalah terganjal kepentingan politik.
"Gaduh yang terjadi di panggung politik Indonesia itu kemudian mengganggu pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum ataupun pengadilan itu sendiri," ujar peneliti ICW divisi korupsi politik, Almas Sjafrina, Rabu, 27 Desember 2017, di sekretariat ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan.
Menurutnya, meski Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berusaha memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah sebaliknya dengan membentuk Panitia Khusus Hak Angket KPK, yang dimotori dua partai besar, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka, kata Almas, menginginkan revisi Undang-Undang KPK sebagai upaya melemahkan KPK.
Kasus korupsi megaproyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi kasus paling besar yang diungkap KPK tahun ini. Sebab, kasus itu menyeret beberapa elite politik dan swasta, terutama mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.
Menurut Almas, Pansus Angket KPK dibentuk karena kasus korupsi e-KTP menyeret nama-nama politikus beberapa partai besar. "Saya enggak yakin DPR kemudian akan menggunakan wewenang hak angket kepada KPK untuk menyelidiki KPK," tuturnya.
Selain itu, dia melanjutkan, Komisi III DPR mendorong gagasan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Hal itu disebut sebagai strategi dalam menggeser fungsi dan wewenang KPK di Mabes Polri melalui densus tersebut. Sehingga ada justifikasi baru untuk membubarkan KPK.
Kasus kekerasan terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, juga disebut menjadi ujian atas kemauan politik pemerintah untuk melindungi kerja pemberantasan korupsi. Sebab, sudah hampir delapan bulan, kasus Novel masih belum ada titik terang hingga sekarang.
