Hate Speech di Pilkada 2018, Penegak Hukum Diminta Lebih Tegas

Reporter

Zara Amelia

Selasa, 26 Desember 2017 14:23 WIB

Sejumlah petugas memperlihatkan barang bukti dalam gelar perkara penebar ujaran kebencian, di Mabes Polri, Jakarta, 23 Agustus 2017. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim menangkap tiga pelaku MFT (43 tahun), JAS (32 tahun) dan SRN (32 tahun) dan puluhan barang bukti. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Adrianus Meliala memprediksikan kasus ujaran kebencian di Indonesia akan semakin marak di tahun politik 2018. "Dapat dipastikan ujaran kebencian akan meningkat," kata Adrianus melalui pesan singkat pada Selasa, 26 Desember 2017.

Menurut Adrianus, ada dua penyebab meningkatnya kasus ujaran kebencian tahun depan. Pertama, ujaran kebencian kerap dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan dalam persaingan politik. "Banyak pihak yang terkagum-kagum pada khasiat ujaran macam ini dalam memojokkan lawan," kata Adrianus.

Baca: Ujaran ini yang Membuat Alfian Tanjung Divonis 2 Tahun Penjara

Kedua, kata Adrianus, penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian masih terbilang lambat. Hal itu menyebabkan pelaku penyebar ujaran kebencian tidak jera. "Bahkan pelaku menganggap sepele perbuatannya karena merasa tidak melanggar hukum," ujarnya.

Baca: Perludem: Isu SARA Masih Akan Efektif di Pilkada 2018

Advertising
Advertising

Untuk mencegah maraknya fenomena ujaran kebencian pada 2018, Adrianus menyarankan aparat penegak hukum untuk mempertegas hukuman bagi para pelaku penyebar ujaran kebencian. "Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengadakan tough justice atau penegakan hukum terhadap tindakan ini," kata dia.

Adrianus mengimbau ketiga instansi tersebut untuk segera membenahi penegakkan hukum terhadap fenomena ujaran kebencian dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan. "Jika itu dilakukan, maka ini jadi kode keras menjelang kampanye pilkada. Sehingga, orang-orang akan berpikir untuk melakukan tindakan itu," ujarnya.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Ahmad Dhani Bicara Statusnya: Sudah Terdakwa, Jadi Tersangka

23 Oktober 2018

Ahmad Dhani Bicara Statusnya: Sudah Terdakwa, Jadi Tersangka

Ahmad Dhani bingung mengapa orang-orang menghebohkan status tersangkanya. Padahal saat ini dia sudah terdakwa di kasus lain.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya