Menteri Yasonna Akan Tambah 14 Ribu Petugas Sipir Penjara

Rabu, 20 Desember 2017 18:39 WIB

Menteri Kementerian Hukum & HAM Yasonna Laoly melepas keberangkatan peserta mudik bersama di komplek Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, 22 Juni 2017. Tempo/Aghniadi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan akan ada penambahan sekitar 14 ribu petugas sipir lembaga pemasyarakatan mulai Januari 2018. Petugas sipir itu, kata dia, berasal dari hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM tahun ini. Kementerian yang dipimpinnya menerima 17 ribu PNS baru.

Menurut Yasonna, penambahan petugas sipir dapat menyelesaikan persoalan yang kerap terjadi di rumah tahanan. Kasus yang kerap terjadi, kata dia, adalah narapidana kabur dan kasus narkoba di dalam lapas. “Tidak ada lagi rasionalnya mengatakan bahwa persoalan di lapas adalah persoalan kekurangan orang,” ujarnya di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 20 Desember 2017.

Baca juga: Narapidana Bertambah, Yasonna Khawatirkan Penjara yang Memburuk

Menurut Yasonna, tantangan ke depan untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berakar di lapas dan rutan berada di tangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yasonna berharap tambahan sebanyak ini dapat membantu meningkatkan pengawasan di lapas.

Yasonna mengatakan Kementerian juga akan mengevaluasi dan menilai kepala lapas. Nantinya, kata dia, kepala lapas yang bermasalah akan menjadi catatan di kementeriannya. “Kami harapkan prediksi 2018 tidak ada gejolak seperti itu," ucapnya.

Ia menambahkan, permasalahan yang muncul di lapas selama ini juga disebabkan kelebihan kapasitas tahanan di lapas. "Coba bayangkan defisitnya sehingga over capacity. Itu satu hal yang sangat mengerikan, dan yang mengerikan lagi itu adalah dari 50 persen narkoba," tuturnya.

Simak pula: Yasonna Bangun Open Camp Berisi 5.000 Napi, Selesai 2 Tahun Lagi

Untuk mengatasi persoalan itu, Yasonna berujar Kementerian sedang berupaya mendistribusikan tahanan dari lapas yang padat ke lapas yang kosong. Selain itu, menurut dia, remisi bagi tahanan pengguna narkoba diperlukan untuk mengatasi over kapasitas. Ia menilai tahanan pengguna narkoba layak mendapatkan remisi selama mereka memenuhi syarat. "Kalau terus-terusan tidak dikasih remisi, matilah kita ini, over kapasitas," katanya.

RIANI SANUSI PUTRI

Berita terkait

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

27 hari lalu

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini

Baca Selengkapnya

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

17 Februari 2024

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

26 Desember 2023

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Natal ke 15.922 Narapidana di Indonesia

24 Desember 2023

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Natal ke 15.922 Narapidana di Indonesia

Kemenkumham memberikan Remisi Khusus (RK) kepada 15.922 narapidana Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia pada Hari Natal Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

19 Desember 2023

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Evaluasi 2023 dan Bangun Strategi 2024

12 Desember 2023

Kemenkumham Evaluasi 2023 dan Bangun Strategi 2024

Kemenkumham melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

6 Desember 2023

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.

Baca Selengkapnya

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

15 November 2023

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

25 Oktober 2023

Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

Puan Maharani membantah isu kader PDIP yang jadi menteri Jokowi menarik diri. Siapa saja 5 menteri itu?

Baca Selengkapnya