TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai golkar terpilih Airlangga Hartarto, mengatakan berdasarkan pemaparan pandangan dari Dewan Pimpinan Daerah I, II, serta ormas yang didirikan Golkar, ada tiga opsi periodesasi kepemimpinan dia. Airlangga mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat akan menggelar rapat terbatas untuk menanggapi pandangan-pandangan tersebut.

"Hari ini hanya menampung masukan, besok kami akan rapat terbatas untuk menjawab masukan tersebut," ujar Airlangga usai memimpin Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Selasa, 19 Desember 2017.

Baca juga: Idrus Marham: Sudah 9 DPD Minta Airlangga Hartarto hingga 2019

Menurut Politikus Golkar Ibnu Munzir, ketiga opsi tersebut adalah Airlangga Hartarto melanjutkan periodesasi kepengurusan sampai 2019, Airlangga memimpin sampai 2019 dengan ruang perpanjangan sampai 2020 dan mengadakan Rapat Pimpinan Nasional, serta Airlangga memimpin sampai 2022. "Kecenderungan suara mengarah ke opsi kedua, sampai 2019 plus Rapimnas kalau ada perpanjangan," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan jabatan ketua umum telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga agar mengikuti siklus lima tahunan pemerintah. Jadi, tutur Idrus, setelah pemerintah baru terbentuk, terbentuk juga pengurus Golkar yang baru.

Di satu sisi, tujuan mengikuti siklus tersebut adalah Golkar dapat mengawal pemerintahan. Di sisi lain, kata Idrus, pengurus baru Golkar dapat melakukan akselerasi program kerja dan melakukan konsolidasi internal untuk mempersiapkan partai menjelang kontestasi politik selanjutnya. "Bayangkan saja kalau sampai tahun 2022," ucap Idrus.

Baca juga: Munaslub Golkar, Idrus Marham Yakin Airlangga Calon Tunggal Ketum

Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Keputusan itu diambil secara aklamasi dalam rapat pleno yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.

Sejumlah kader Golkar mengusung wacana ketua umum menjabat hingga 2022, bukan hanya melanjutkan kepemimpinan Setya yang berakhir pada 2019. Ketua Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae menyatakan setuju dengan usul tersebut. "Tapi itu bergantung pada para pemegang suara. Lihat saja hari ini," tuturnya.

Dukungan juga datang dari Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menyatakan adanya wacana mengubah munaslub menjadi munas untuk memperpanjang masa jabatan Airlangga Hartarto.