Ketua KPU Arief Budiman, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro (tengah) dan Ketua Bawaslu Abhan (kanan) pada jeda rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 21 November 2017. Rapat ini membahas revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang syarat dukungan calon perseorangan (indipenden) serta membahas Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, dalam pemilihan umum (pemilu) 2019, ia menargetkan satu tenaga ahli tata kelola pemilu di setiap satuan kerja di KPU. “Kami bertekad penyelenggara pemilu tidak boleh hanya berdasarkan pengalaman, melainkan dengan intelektual, ilmu, dan teknologi,” katanya di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa, 18 Desember 2017.
KPU dan Universitas Indonesia baru saja meresmikan Program Pascasarjana Ilmu Politik peminatan Tata Kelola Pemilihan Umum. Arief menuturkan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KPU, salah satunya dilakukan dengan menempuh pendidikan di program pascasarjana itu. KPU telah menyediakan beasiswa untuk para pegawainya. Saat ini, sudah ada tujuh mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Ketujuh mahasiswa itu merupakan pegawai dari KPU dari pusat dan daerah yang telah lolos seleksi dari KPU.
Arief menuturkan, setiap tahun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional terus memberikan anggaran bagi KPU. Ia berharap KPU dapat 250 beasiswa. “Kalau tercapai, setiap satker, akan ada satu ahli pemilu pada 2019,” ucapnya.
UI dan KPU telah mempersiapkan program studi Tata Kelola Pemilu ini sekitar tiga tahun. Menurut Ketua Program Pendidikan Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI Meidi Kosnadi, program ini juga merupakan kontribusi UI untuk Indonesia. “Ini kontribusi kami bagi negara untuk ikut meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pemilu di pusat ataupun di daerah,” tuturnya.
Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Julian Aldrin Pasha mengatakan program ini diharapkan mampu membuat KPU semakin siap menghadapi pemilihan kepala daerah 2018 serta pemilihan umum presiden dan legislatif 2019. Julian mengatakan program Pascasarjana Tata Kelola Pemilu UI dapat menjadi wadah untuk menambah wawasan bagi penyelenggara pemilu di bidang akademis.
