Pelatihan Saksi oleh Negara, Koalisi Masyarakat: Pemborosan APBN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Partai Nasdem membagikan rekening Bank DKI untuk saksi partai Nasdem di DPC Cengkareng dan di kantor DPD Jalan Pegangsaan. Partai Nasdem

    Partai Nasdem membagikan rekening Bank DKI untuk saksi partai Nasdem di DPC Cengkareng dan di kantor DPD Jalan Pegangsaan. Partai Nasdem

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menolak pembiayaan pelatihan saksi oleh negara lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai usulan agar pelatihan dibiayai negara dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu tidak sesuai dengan desain dan tugas lembaga penyelenggara pemilu.

    "KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara pemilu, yang bertugas melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dengan mengedepankan sikap nonpartisan, netral, dan imparsial," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto di Kantor Rumah Kebangsaan, Jakarta Selatan, Ahad, 11 Juni 2017.

    Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Sistem Pemilu Terbuka Terbatas

    Menurut Sunanto, pelatihan saksi partai politik atau saksi peserta pemilu adalah tugas para peserta pemilu yang harus dilandasi semangat ideologis untuk mengawal suaranya sebagai kontestan pemilu. Sunanto menuturkan materi yang diusulkan oleh sebagai fraksi partai politik dalam panitia khusus rancangan undang-undang Pemilu telah mencampuradukkan posisi dan peran penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.

    Sayangnya, usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Padahal pendanaan tersebut memberikan tanggungjawab lebih kepada presiden sebagai pengusul APBN. "Jika beban anggaran terlalu besar maka presiden dianggap tidak mampu memanajemeni keuangan negara," kata Sunanto.

    Atas dasar tersebut, Sunanto bersama lembaga masyarakat yang peduli jalannya pemilu menolak pembiayaan pelatihan saksi peserta pemilu atau saksi partai oleh negara. Apalagi, pembiayaan pelatihan saksi tersebut ditengarai akan memakan biaya yang sangat tinggi. Padahal, kondisi keuangan negara berada dalam posisi tidak kondusif.

    Simak pula: RUU Pemilu, Tjahjo: Pemerintah Ingin Ambang Batas Parlemen Naik

    "Kami menolak karena pembiayaan saksi telah mendistorsi pembagian peran aktor pemilu antara peserta dan penyelenggara, dan yang pasti telah membuat boros keuangan negara," ujar Sunanto.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.