TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan perdebatan tentang kepengurusan baru Partai Golkar diprediksi akan terjadi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa partai berlambang pohon beringin itu. Ia mengatakan masih ada perdebatan terkait kepemimpinan Airlangga Hartarto yang dianggap hanya melanjutkan kepengurusan Setya Novanto pada Munaslub 2016.

“Pertama soal periodisasi Munaslub, apakah akan melanjutkan hasil Munaslub 2016 atau lima tahun. Kedua, apakah munaslub hanya akan mengganti ketua umum saja, karena dianggap ketua umumnya bermasalah atau dibongkar secara keseluruhan,” kata Andi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu 16 Desember 2017.

Baca juga: Agung Laksono Sebut Bambang Soesatyo Calon Kuat Ketua DPR

Andi pun menilai partai penguasa Orde Baru ini sedang memerlukan perubahan total dalam struktur kepengurusan partai. “Detoksifikasi lebih sehat, bukah hanya ganti kepala,” katanya. Namun, kata dia, hal itu akan sulit dicapai lantaran kepengurusan di kubu Setya Novanto masih mempersoalkan legitimasi penetapan Airlangga sebagai ketua umum baru.

Dalam rapat pleno pada 13 Desember 2017, misalnya, kubu Setya Novanto mempersoalkan pemberhentian yang harus melalui Munaslub. “Bagaimana ketua umum diberhentikan di pleno, padahal itu produk Munas,” ujarnya. Padahal, kata Andi, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar tak diatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian ketua umum melalui Munaslub. “Ini harus menjadi terbosan dalam waktu yang cepat,” ujarnya.

Partai Golkar melaksanakan rapat pleno yang menyatakan kekosongan kepemimpinan dan memutuskan Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Airlangga didukung 31 DPD tingkat I Partai Golkar. Rapat pleno ini diadakan bersamaan dengan pembacaan dakwaan Setya dalam korupsi proyek e-KTP.

Baca juga: Dorong Munaslub Golkar, Dedi Mulyadi: Bukan Demi Jadi Cagub Jabar

Golkar pun bersiap menggelar Munaslub yang rencananya diadakan pada 18-20 Desember. Agendanya adalah pemilihan dan penetapan pemimpin Partai Golkar serta pembentukan pengurus periode 2014-2019. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid berujar akan sangat mungkin terjadi perubahan kepengurusan yang sudah ada sehingga diagendakan penetapan dan pemilihan formatur.