TEMPO.CO, Tangerang - Presiden Joko Widodo masih enggan mengomentari status Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kabinet Kerja. Padahal, Airlangga Hartarto telah ditunjuk sebagai Ketua Umum Golkar yang baru dalam rapat pleno yang digelar DPP Partai Golkar pada 3 Desember 2017.

"Nanti saja (soal status Airlangga)," ujar Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PDIP 2017 di ICE BSD, Tangerang, pada Sabtu, 16 Desember 2017.

Baca: Airlangga Teguhkan Dukungan Golkar untuk Jokowi di Pilpres 2019

Airlangga Hartarto telah ditetapkan menjadi Ketua Umum Golkar yang baru untuk menggantikan Setya Novanto. Ia didukung oleh sekitar 31 dewan perwakilan daerah tingkat I Partai Golkar.

Namun, secara formil, Airlangga belum menjadi Ketua Umum Golkar yang baru karena Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar belum digelar. Munaslub merupakan mekanisme untuk penentuan ketua umum dalam Partai Golkar.

Baca: Jadi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto Tak Akan Mundur sebagai Menteri

Kemarin, Presiden Joko Widodo menyatakan Airlangga masih berstatus Menteri Perindustrian dalam kabinetnya. Dengan kata lain, belum ada perubahan. Airlangga mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian. "Kita lihat dari satu per satu dulu. Ini kan force majeure. Kita munaslub dulu," kata dia.

Tempo mencoba menanyai Presiden Joko Widodo lebih lanjut soal status Airlangga. Terutama, apakah Presiden Joko Widodo juga akan memperlakukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dengan langkah yang sama. Sebab Khofifah juga telah menyatakan diri untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Lagi-lagi, ia tak menjawab tegas. "Nanti!" ujarnya.

Berdasarkan pantauan Tempo, pada Rakornas PDIP, Presiden Joko Widodo ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika ditanyai soal status Airlangga. Sedangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menjauh darinya.