TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan adalah hal yang wajar jika seusai musyawarah nasional luar biasa nanti terjadi perubahan susunan kepengurusan. Tak menutup kemungkinan, kata Agung, ada wajah lama yang berhenti mengurus di dewan pimpinan pusat nantinya.

Ia pun menyarankan agar kepengurusan selanjutnya lebih mengedepankan generasi muda untuk berkarya. “Rasionya 60 banding 40 lah, diutamakan generasi mudanya,” kata Agung di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Jumat, 15 Desember 2017.

Baca: Airlangga Ketum Golkar, Nurdin Halid: Kepengurusan Bisa Berubah

Menurut Agung, dalam menentukan susunan kepengurusan yang baru, para pimpinan partai harus tetap mengedepankan aspek profesionalisme, dedikasi, loyalitas, dan integritas. Hal yang terpenting, kata Agung, calon pengurus maupun pengisi posisi-posisi strategis harus merupakan orang yang bersih. “Jangan lagi ada main-main duit lah gitu,” ujarnya.

Sebagai tempat menentukan keputusan tertinggi dalam partai, kata Agung, dalam munaslub akan dipilih ketua umum dan susunan DPP Partai Golkar. Sehingga, setelah itu kemungkinan besar akan ada pergantian susunan kepengurusan.

Baca: Tiga Ancaman bagi Pengurus Baru Partai Golkar Menurut LSI

Agung mengatakan Dewan Pakar menyerahkan seluruhnya kepada ketua umum terpilih untuk menyusun kepengurusan baru. Penyusunan tersebut menurut dia idealnya dilakukan seusai munaslub.

Pada rapat pleno Partai Golkar, Rabu, 13 Desember 2017, Airlangga Hartarto dipilih sebagai ketua umum untuk menggantikan Setya Novanto. Selain itu, ditetapkan bahwa rapat pimpinan nasional musyawarah nasional luar biasa yang direncanakan berlangsung pada 18-20 Desember 2017.