Begini Cara Hadi Tjahjanto Cegah TNI Terlibat Politik Praktis

Jumat, 8 Desember 2017 06:39 WIB

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto (depan) menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 7 Desember 2017. DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta- Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia terpilih Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan akan memperkuat jati diri instansi yang segera ia pimpin sebagai tentara rakyat yang rasional dan profesional. Hal tersebut, menurut Hadi, adalah cara dirinya untuk menjaga netralitas TNI menjelang tahun politik 2018 dan 2019 mendatang.

"TNI tidak berpolitik praktis dan mengikuti kebijakan politik negara," kata Hadi usai menghadiri sidang paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta pada Kamis, 7 Desember 2017.

Baca: Jokowi Belum Tentukan Tanggal Pelantikan Hadi Tjahjanto

Ketika memimpin nanti, Hadi juga berjanji akan memperkuat solidaritas antara TNI dengan Kepolisian Republik Indonesia. Menurut dia, solidaritas tersebut dapat diwujudkan dengan adanya sinkronisasi kedua instansi agar tidak ada konflik di kemudian hari.

Hadi pun mengatakan akan memajukan industri pertahanan Indonesia. Menurut dia, saat memimpin nanti ia akan memajukan beberapa industri seperti PT PAL (industri galangan kapal), PT Dirgantara Indonesia (industri pesawat terbang), dan PT Pindad (industri peralatan keamanan dan pertahanan). "Kami akan memenuhi kebutuhan dasar TNI dari sana," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca: Disetujui Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Diarak Personel TNI AU

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia terpilih. Menanggapi hal ini, Hadi mengaku merasa lega terhadap keputusan tersebut.

Komisi Pertahanan DPR sebelumnya telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi. Hasilnya, semua anggota komisi yang hadir menyatakan menerimanya.

Hadi Tjahjanto ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang bakal pensiun pada Maret 2018. Surat penunjukan itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin lalu. Perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI dituangkan dalam Surat Presiden Nomor R-54/Pres/12/2017. Dalam surat itu, dijelaskan, Gatot akan memasuki usia pensiun terhitung mulai 1 April 2018.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

9 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

12 hari lalu

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

12 hari lalu

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

12 hari lalu

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

16 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

16 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

20 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

21 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

21 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

22 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya