TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membantah ada lobi politik dalam pencalonannya kembali sebagai hakim MK. Arief mengatakan, uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukannya sudah sesuai dengan undang-undang.

"Tidak ada lobi politik sama sekali, saya ikuti fit and proper test terkait masa perpanjangan jabatan hakim MK ini sesuai undang-undang," kata Arief Hidayat di Ruang Rapat Komisi III DPR pada Rabu, 6 Desember 2017.

Baca: Soal Lobi ke DPR, Dewan Etik Akan Panggil Hakim MK Arief Hidayat

Kabar adanya lobi antara Arief dan Komisi Hukum DPR santer mencuat. Hal ini dikaitkan dengan uji materi keabsahan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini tengah dibahas di MK.

Komisi III DPR sempat mengundang Arief dalam rapat internal Komisi III di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Dicurigai ada lobi politik dalam pertemuan itu.

"Jadi saya itu mendapat undangan resmi, membahas perpanjangan masa jabatan hakim MK yang dipilih DPR. Kami mencocokkan waktu untuk fit and proper test karena jadwal saya padat," kata Arief menjelaskan.

Anggota Komisi Hukum Asrul Sani membantah soal tudingan adanya lobi tersebut. "Pak Arief diundang, ditanya apakah bersedia mengikuti fit and proper test untuk memperpanjang masa jabatan, lalu cocokkan waktu," kata dia.

Baca: Arief Hidayat Lolos Uji Kelayakan Hakim MK Meski Diprotes

Komisi Hukum DPR menggelar fit and proper test calon tunggal hakim MK, Rabu, 6 Desember 2017 mulai pukul 10.00.

Fraksi Gerindra sempat menolak uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK ini. Alasannya, tes tersebut hanya diikuti oleh Arif Hidayat yang saat ini masih menjabat posisi ketua hakim konstitusi.

Meski ada penolakan dari Gerindra, uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK tetap dilanjutkan. Sebab, mayoritas perwakilan fraksi setuju sidang dilanjutkan.

Adapun panel ahli yang ditunjuk untuk menguji Arief Hidayat adalah ahli hak asasi manusia dari Universitas Surabaya Hesti Armiwulan, mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan, Rektor Universitas Sumatera Utara Runtung Sitepu, dan politikus senior dari Partai Golkar Syamsul Bachri.