Soal Lobi ke DPR, Dewan Etik Akan Panggil Hakim MK Arief Hidayat

Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Ahmad Rustandi (tengah) didampingi anggota Solahuddin Wahid memberikan keterangan terkait fit and proper test Ketua MK Arief Hidayat di kantor MK, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017. TEMPO/ Arkhelaus W.

TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Salahuddin Wahid mengatakan pihaknya akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Arief Hidayat yang diduga melakukan lobi terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini terkait uji kelayakan dan kepatutan Arief sebagai hakim MK di Komisi Hukum DPR.

"Kami akan melakukan pendalaman terkait hal itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami mengagendakan untuk segera bertemu ketua MK," kata Gus Sholah, panggilan Salahuddin, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Rabu, 6 Desember 2017.

Baca: Arief Hidayat Lolos Uji Kelayakan Hakim MK Meski Diprotes

Gus Sholah mengatakan pihaknya berencana memeriksa Arief Hidayat pada Kamis, 7 Desember 2017. Tujuannya untuk mengklarifikasi dugaan lobinya kepada anggota dewan. "Kami perlu melakukan klarifikasi maupun konfirmasi ke ketua MK besok pagi," ujarnya.

Ia mengatakan Dewan Etik akan bergerak berdasarkan laporan masyarakat atau informasi media. Meski begitu, Gus Sholah memastikan pihaknya tak akan tergesa-gesa untuk memutuskan dugaan pelanggaran itu. "Siapapun yang diperlukan tentu akan kami panggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan," kata dia.

Baca: Fraksi Gerindra Sempat Tolak Uji Kelayakan Hakim MK Arief Hidayat

Ihwal lobi Arief Hidayat terhadap anggota Dewan diungkapkan Majalah Tempo pekan ini. Dalam laporan Tempo, Arief diduga melobi pemimpin Komisi Hukum hingga pemimpin fraksi di Dewan. Tujuannya agar pemimpin partai mendukung Arief sebagai calon tunggal hakim konstitusi.

Arief membantah tudingan tersebut. Ia berdalih datang memenuhi undangan Komisi Hukum di MidPlaza atas persetujuan dewan etik lembaganya. "Saya tidak lobi, saya hanya datang pada waktu diundang DPR sesuai izin dewan etik," ujarnya.

Ketua Dewan Etik MK Achmad Rustandi mengatakan pihaknya belum mau berspekulasi soal kabar lobi-lobi Arief Hidayat, termasuk dugaan garansi Arief melanggengkan legalitas Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK. "Kami belum melakukan pendalaman karena baru rapat terkait langkah selanjutnya dari berita yang ditulis di media," ujar Rustandi. "Kami juga berpegang pada peraturan."






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

7 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

15 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

21 jam lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

1 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

2 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS