DPR: Menjelang Pilpres, Tantangan Panglima TNI Lebih Berat

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 4 Desember 2017 13:42 WIB

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun. Dok.TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I Fraksi Demokrat, Syarifuddin Hasan, memperingatkan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru akan mendapat banyak tantangan sehubungan dengan hajatan besar pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019. "Tantangan utama, pastinya untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Syarifuddin di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Hal itu merupakan tugas dan tanggung jawab besar bagi Panglima TNI yang akan datang. Penggantian Panglima TNI akan segera dilakukan karena Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pensiun pada Maret 2018. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto telah diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon pengganti Gatot.

Baca: Jokowi Ajukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI...

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR TB Hassanudin berharap Panglima TNI yang baru dapat meningkatkan kinerja anggota TNI dan meneruskan program-program Panglima TNI sebelumnya sesuai dengan target. "Pertama, Panglima TNI yang baru diharapkan dapat meneruskan program batas minimum essential force (kekuatan pokok minimum) hingga mencapai target," ucapnya.

Kekuatan pokok minimum telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) TNI tahun 2014-2019. TNI wajib memenuhi 68 persen dari target yang telah ditetapkan.

Baca juga: Alasan DPR Mendesak Jokowi Segera Mengganti Panglima TNI...

Panglima TNI yang baru harus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme prajurit, meningkatkan disiplin internal, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit. "Sekarang sudah baik, diharapkan Panglima TNI akan lebih baik lagi," kata TB Hassanudin di DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait dengan nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pagi tadi. Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan merundingkannya siang ini.

Setelah itu, pada pekan ini, Komisi I Bidang Pertahanan DPR akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Hadi Tjahjanto yang diajukan sebagai calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

5 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

10 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

10 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

11 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

12 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

16 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

16 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

16 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

17 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

19 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya