(ki-ka) Wakil Ketua Umum PROJO Budianto Tarigan, Ketua DPP Golkar Happy Bone Zulkarnaen, Host Margi Syarief, Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio, Ketua DPP Nasional SOKSI Ichsan Firdaus, dan Ketua DPD Golkar NTT Melki Laka Lena dalam diskusi Polemik Trijaya FM bertajuk "Mencari Sosok Masa Depan Golkar" di Warung Daun, Jakarta Pusat pada Sabtu, 2 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia Adlina
TEMPO.CO, Jakarta - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia ( SOKSI) mendesak Partai Golkar untuk segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebelum hari natal, 25 Desember 2017. Sebab, menurut Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Ichsan Firdaus, partai berlambang pohon beringin itu harus mempersiapkan diri menuju pemilu 2019.
"Kami mendorong munaslub selambat-lambatnya sebelum natal," kata Ichsan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu, 2 Desember 2017.
Ichsan menuturkan munaslub Partai Golkar harus digelar secepatnya agar Partai Golkar mampu mempersiapkan diri secara matang sebelum bertarung pada pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019. "Kalau dikasih waktu 16 bulan, saya yakin Golkar mampu. Maka itu kami mendorong munaslub sebelum natal," ucap Ichsan.
Partai Golkar berencana menggelar munaslub untuk memilih ketua umum menggantikan Setya Novanto yang berstatus tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Nama-nama pengganti Setya pun bermunculan. Selain Airlangga Hartarto, ada Idrus Marham, yang kini menjadi pelaksana tugas ketua umum partai tersebut. Namun, hingga kini, belum jelas kapan munaslub akan digelar.
Selain untuk mempersiapkan pemilu 2019, SOKSI menilai munaslub ini harus digelar secepatnya untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar. Pemilihan ketua umum baru, kata dia, demi memperbaiki citra dan elektabilitas Partai Golkar yang kini tengah turun.
"Kami ingin mendorong di momentum ini untuk proses regenerasi. Inilah momentum untuk mencari sosok lokomotif untuk regenerasi dari Golkar," kata Ichsan.
Citra maupun elektabilitas Partai Golkar anjlok setelah Setya Novanto disebut-sebut terlibat proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dari kasus tersebut, Setya diduga mengkorupsi dana Rp 2,3 triliun.
