Ormas Trikarya Golkar Dorong DPP Segera Gelar Munaslub

Reporter

Sejumlah petinggi Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar menghadiri acara Tasyakuran HUT ke-53 Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Golkar, Jln Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, 20 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga organisasi pendiri Partai Golkar mendesak pengurus partai itu untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2017. Dorongan ini disampaikan menyusul penahanan Ketua Umum Partai Golkar non aktif Setya Novanto.

"Agar proses pergantian ketua umum dapat berjalan secara demokratis dan terpilih Ketua Umum DPP Partai Golkar yang definitif," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Fatahillah Ramli pada Kamis, 30 November 2017. Tiga organisasi itu adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Ketiganya sering disebut ormas trikarya.

Baca: Airlangga Hartarto Klaim Mantan Ketum Golkar Dorong Munaslub

Fatahillah mengatakan, apabila DPP Partai Golkar tidak menyelenggarakan munaslub, maka ormas trikarya akan menggalang dukungan dari seluruh kader partai untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham. "Kami menilai Partai Golkar harus dipimpin kader yang bersih, memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," ujarnya.

Padahal, menurut Fatahillah, munaslub perlu dilaksanakan demi mengembalikan marwah Partai Golkar dan memenangkan pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan umum 2019.

Baca: Yorrys: Munaslub Golkar Digelar Sebelum 15 Desember

Ketua Kosgoro 1957 Lamhot Sinaga mengatakan munaslub tersebut sebagai pelaksanaan keputusan rapat pleno pada 21 November 2017 di DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa jika Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) kalah dalam praperadilan maka harus mengundurkan diri. Namun, jika Setnov tidak mau mengundurkan diri, menurut dia, maka rapat pleno telah memutuskan untuk melaksanakan Munaslub.

"Opini publik atas kondisi Golkar yang tercoreng akibat kasus korupsi e-KTP yang menjerat Novanto menyebabkan citra dan elektabilitas Partai Golkar menurun sangat drastis," kata Lamhot.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan MKGR Chairuddin Simatupang menilai bahwa saat ini Golkar perlu mengambil langkah penyelamatan. Selain itu, dia menilai saat ini Golkar perlu melakukan rekonsolidasi ideologi yang sudah mulai ditinggalkan partai tersebut. "Golkar sudah mulai melupakan bahwa kekuatan partai adalah konsolidasi ideologi. Dasar perjuangan Golkar harus dibangkitkan lagi," ujarnya.






Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

5 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

6 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

6 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

6 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

6 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

9 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

12 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

12 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

12 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

14 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.