TEMPO.CO, Karangasem - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali Brigadir Jenderal I Gede Alit Widana mengimbau wisatawan asing untuk tidak mendaki dan secara diam-diam naik ke puncak Gunung Agung. Sebab, gunung setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut itu kini dalam fase kritis.

"Saya meminta wisatawan menaati imbauan petugas kami serta pemerintah, karena situasi Gunung Agung masih amat berbahaya, dan jangan mencuri kesempatan naik gunung melalui jalur tikus yang tidak dapat kami pantau," ujar Alit Widana saat ditemui di Pos Pengamatan Gunung Agung, Desa/Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, pada Jumat, 1 Desember 2017.

Baca: PVMBG: Aktivitas Erupsi Gunung Agung Menurun hari ini

Jika wisatawan tetap memaksakan diri lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ucap Alit, petugas akan sulit melakukan evakuasi karena lokasinya berada di hutan belantara. "Maka diharapkan wisatawan menaati imbauan anggota ataupun aparat pemerintah setempat," tuturnya.

Kepolisian telah menyiagakan 3.000 personel untuk membantu segala kebutuhan pengungsi. "Dari Kepolisian Daerah Bali saja, kami mengerahkan 1.750 personel untuk membantu evakuasi apabila terjadi erupsi Gunung Agung," kata Alit.

Baca: Abu Gunung Agung Sampai ke Lombok, Bandara Ditutup Lagi

Untuk sarana dan prasarana evakuasi, Polda Bali menyiagakan seribu mobil dobel kabin dari semua instansi kepolisian. "Dalam pengerahan personel ini, akan dibagi kembali menjadi empat zona," ucapnya.

Alit menuturkan zona yang dimaksud adalah jalur utara Bali untuk evakuasi pengungsi ke Kabupaten Buleleng apabila terjadi erupsi lebih besar, jalur barat Bali menuju Kabupate Bangli dan Klungkung, jalur selatan Bali untuk evakuasi pengungsi dari Yeh Malet ke Kota Denpasar, dan jalur timur Bali dari Desa Bebandem menuju Manggis ke arah laut. "Kami juga menyiapkan sejumlah kapal milik Polair dan TNI Angkatan Laut," ujarnya.

Pihaknya mengimbau warga sekitar Gunung Agung yang masih bertahan di zona rawan bahaya untuk segera menaati petunjuk aparat pemerintah serta petugas kepolisian, TNI, SAR, dan BPBD demi keselamatan bersama. "Karena Presiden Joko Widodo sudah mengamanatkan jangan sampai ada korban jiwa," ujarnya.