3 Hal yang Perlu Diperhatikan Jokowi Menurut Nurdin Halid

Selasa, 28 November 2017 06:38 WIB

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di dampingi Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid (kedua kanan) dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (kanan) membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, 12 Juli 2017. Harkopnas ke-70 digelar dengan tema Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan dan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI. Foto: Sakti Karuru

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla demi mempertahankan dan menaikkan elektabilitas menyongsong pemilihan umum 2019.

“Ada tiga bidang yang perlu didorong untuk lebih fokus. Meningkatkan kinerja di bidang politik dan stabilitas nasional, ekonomi, dan penegakan hukum,” kata Nurdin di acara rilis “Temuan Survei Nasional Poltracking Indonesia: Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK Meneropong Peta Elektoral 2019” di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad, 26 November 2017.

Baca juga: Survei: Duel Jokowi Vs Prabowo Bisa Terulang

Nurdin menggarisbawahi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang ekonomi. Pernyataan Nurdin ini berangkat dari hasil survei Poltracking Indonesia yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi yakni berada di angka 46,5 persen. Namun, angka ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi juga berada di angka yang sama.

“Hampir semua penguasa jatuh karena ekonomi. Ini harus menjadi fokus. Karena yang puas hanya 46 persen, yang tidak puas juga 46 persen,” Nurdin.

Terkait dua aspek lainnya, yakni di bidang politik dan stabilitas nasional dan penegakan hukum, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi ketimbang di bidang ekonomi. Poltracking mencatat jumlah responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan stabilitas nasional sebesar 31,7 persen. Angka ini selisih 14,4 persen dengan responden yang menyatakan puas.

Selanjutnya, ketidakpuasan responden terhadap kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yakni sebesar 39,9 persen, sedangkan yang puas sebanyak 45,9 persen.

Survei ini dilaksanakan pada 8-15 November 2017 di 34 provinsi di Indonesia dan melibatkan 2.400 responden. Metode yang digunakan yaitu stratified multistage random sampling dengan margin of error +-2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Secara umum hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara keseluruhan mencapai angka 67,9 persen. Jika diurai lebih spesifik, publik yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebanyak 68 persen, sedangkan yang puas dengan kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla sebanyak 64,8 persen.

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

22 menit lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

1 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

1 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

2 jam lalu

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

8 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

9 jam lalu

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

10 jam lalu

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

23 jam lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

23 jam lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

1 hari lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya