Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di rumah dinas, Jakarta, 15 Mei 2017. Jusuf Kalla mengatakan, kecelakaan yang menimpa Setya Novanto tersebut tidak akan menganggu proses hukum yang sudah berjalan. Jusuf Kalla berharap ketua umum Partai Golkar tersebut bisa segera pulih. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan hasil rapat pleno Partai Golkar pada Selasa, 21 November 2017, tak sesuai dengan usulnya. Sebab, kata JK, dia mengusulkan rapat pleno bisa segera mengganti Ketua Umum Golkar nonaktif, Setya Novanto, yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena menjadi tersangka dalam mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.
"Best practice-nya, kalau tidak berfungsi, ya, harus diganti. Aturannya, ya, lewat munaslub. Untuk jangka pendek, pelaksana tugas cukup," ujar JK ketika diwawancarai khusus oleh Tempo, Rabu, 22 November 2017.
Rapat pleno Golkar kemarin berujung pada keputusan Setya akan digantikan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum. Adapun untuk status Setya di Golkar ke depannya diputuskan setelah praperadilan.
Setya sendiri sudah mengirimkan surat kepada pengurus Golkar agar tidak diberhentikan dari partai dulu. Setya memohon diberikan kesempatan untuk membela diri dan menjelaskan duduk perkaranya lewat surat yang ditulis tangan itu.
JK mengatakan tak kesal dengan hasil pleno yang tak sesuai dengan harapannya. Menurut dia, yang namanya usul itu bisa dituruti, bisa tidak. "Tapi semua ingin perubahan," tutur JK.
JK, dalam kesempatan terpisah, menyampaikan tak ingin ikut campur terlalu jauh dalam internal Golkar. Ia mengaku menyerahkan hal tersebut ke pengurus Golkar sepenuhnya.
"Kembalikan ke Golkar sendiri. Kan mereka yang rapat kemarin," ujarnya.
