Pengurus DPP Partai Golkar bersiap mengadakan rapat pleno membahas nasib Setya Novanto sebagai ketua umum dan ketua DPR setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP dan ditahan oleh KPK, Jakarta, 21 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar membahas nasib Setya Novanto berlangsung alot. Rapat yang berlangsung sejak siang hingga kini itu masih berkutat di topik pertama tentang keberadaan pelaksana tugas Ketua Umum Golkar.
Para pengurus DPP yang hadir masih memperdebatkan apakah Golkar perlu menunjuk pelaksana tugas ketua umum atau tidak. "Ada yang anggap perlu, ada yang anggap tidak. Yang penting kan diberi kesempatan oleh Pak Nurdin Halid yang pimpin rapat secara baik," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pengabdian Masyarakat Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 21 November 2017.
Rapat pleno digelar lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik. Ia diduga terlibat korupsi dalam pengadaan proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. KPK telah mengeluarkan perintah penyidikan untuk Setya pada 31 Oktober 2017.
Sebelumnya, Setya selaku Ketua Umum Golkar telah mengirimkan surat ke DPP dan menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas. Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan forum rapat masih meminta masukan dari para peserta terkait dengan keberadaan posisi tersebut.
"(Surat) itu sudah kami bacakan dan mendapatkan respons positif dan nanti kami akan melakukan kajian yang akan kami putuskan sebentar lagi. Belum final," ucapnya.
Dalam rapat pleno hari ini, kata Nurdin, setidaknya ada sejumlah agenda penting yang akan dibahas. Pertama tentang keberadaan pelaksana tugas, kedua mengenai posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR, serta ketiga konsolidasi organisasi.
