Lima Politikus Golkar Ini Incar Kursi Setya Novanto di DPR

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya mengaku menghargai langkah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya mengaku menghargai langkah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politikus Partai Golkar berancang-ancang merebut kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang kini diduduki Setya Novanto. Mereka menilai jabatan Ketua DPR tidak efektif setelah Setya berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

    Mereka yang disebut-sebut bersiap menduduki kursi Ketua DPR adalah Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo, Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali, Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Kahar Muzakir, serta Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

    BACA: Nurdin Halid: Golkar Akan Tarik Setya Novanto dari Ketua DPR

    Bambang Soesatyo. TEMPO/Dian Triyuli HandokoKetua Harian Dewan Pimpinan Pusat

    Partai Golkar, Nurdin Halid, tak membantah bahwa nama-nama tersebut merupakan calon kuat pengganti Setya. Meski begitu, Nurdin tak mau menyebutkan nama yang paling berpeluang. “Golkar memiliki banyak kader yang potensial,” kata Nurdin di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta, Senin 20 November 2017.

    Ketua Panja Revisi UU KPK Aziz Syamsuddin, saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, (9-10). TEMPO/Imam SukamtoMenurut Nurdin, hari ini

    BACA: Idrus Marham: Jangan Buru-buru Bahas Pergantian Setya Novanto

    Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas penarikan Setya dari Ketua DPR. Selanjutnya, Golkar akan membahas nama calon yang akan diajukan ke DPR. “Kami akan mengisi pengganti Ketua DPR pada pekan ini,” kata Nurdin.

    Selain membahas calon Ketua DPR, menurut Nurdin, rapat pleno Golkar akan menentukan nasib Setya di partai. Rapat pleno bisa memilih opsi menunjuk pelaksana tugas ketua umum. Opsi lainnya, partai bisa menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum.

    Agus Gumiwang. (jurnalparlemen)

    Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono, menuturkan partai harus melakukan banyak hal sebelum menentukan calon Ketua DPR, misalnya melihat latar belakang calon. Menurut Agung, calon Ketua DPR yang diajukan Golkar tak boleh memiliki masalah hukum atau sedang beperkara hukum. Syarat lainnya, calon harus rajin menjalankan tugas partai dan tugas di DPR. “Ini penting agar tak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

    BACA:Nurdin Halid Benarkan Ada Desakan Agar Setya Novanto Mundur

    Adapun Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengklaim Setya telah legowo kehilangan kekuasaannya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar. “Dia mengikhlaskan semua,” ujarnya. Tapi, Idrus melanjutkan, pergantian Ketua DPR dan ketua umum partai harus sesuai dengan mekanisme. Penggantian itu, kata dia, seharusnya bukan karena desakan dari internal partai atau karena tuntutan dari partai lain.

    Menanggapi penyebutan namanya sebagai calon Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan tidak mau berandai-andai. Menurut dia, saat ini posisi Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar masih dijabat Setya. “Status hukum Setya belum tetap, masih bisa menang praperadilan,” katanya.

    Kahar enggan berkomentar ihwal pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR. “Nanti saja,” katanya. Adapun Bambang Soesatyo, ketika ditanya, hanya mengirim pesan bergambar muka sedih. Sedangkan Agus Gumiwang tak merespons permintaan konfirmasi. Hanya Zainuddin Amali yang sebelumnya menyatakan bersedia. “Jika partai memberi tugas, saya siap,” kata dia kepada Tempo.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.