Pengurus DPP Partai Golkar bersiap mengadakan rapat pleno membahas nasib Setya Novanto sebagai ketua umum dan ketua DPR setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP dan ditahan oleh KPK, Jakarta, 21 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai dalam rapat pleno, Partai Golkar harus menentukan Pelaksana tugas (Plt) pengganti Setya Novanto dengan pertimbangan khusus. Hal ini, menurut dia, terkait dengan elektoral partai berlambang pohon beringin itu ke depannya.
"Ini masalah publik yang efeknya akan berakibat pada elektoral Partai Golkar ," ujar Toto -sapaan Yunarto Wijaya- di kantor Indonesia Corruption Watch di Jakarta, Selasa, 21 November 2017.
Menurut dia kasus korupsi yang melibatkan pucuk tertinggi Golkar sekaligus Ketua DPR menjadi tanggung jawab partai tersebut secara persepsi. Menurut dia, hal ini bukan hanya merupakan masalah di internal Golkar saja. "Isu korupsi, apalagi yang terkait dengan partai, akan berpengaruh sangat besar," katanya.
Menurut Toto survei elektoral Golkar mengalami penurunan sampai di bawah 11 persen. Penurunan itu, kata dia, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain korupsi dan tontonan memalukan yang dipertunjukkan oleh pimpinan tertinggi Golkar. "Terbukti dari survei-survei, dari kasus yang sudah terjadi, Golkar mengalami penurunan elektoral secara luar biasa," ucapnya.
Toto menilai pergantian ketua umum dalam pleno Golkar nanti harus jadi momentum untuk mengubah citra partai. Menurut dia, Golkar harus memiliki sikap tegas terhadap image yang melekat selama ini. "Terkait dengan citra bagaimana sebuah partai memiliki sikap tegas antikorupsi," tuturnya.
Toto berujar dalam memilih Plt pengganti Setya Novanto, Golkar diharap tidak memilih calon yang memiliki catatan kasus hukum dan korupsi. Dia menilai, ketua umum nanti harus membangun citra baru di Golkar maupun di DPR. "Jangan sampai juga secara politik sosok baru nanti merupakan perpanjangan tangan dari ketua lama yang dianggap bermasalah," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar Setya Novanto resmi ditahan KPK. Setya menjadi tersangka dalam kasus megakorupsi KTP elektronik. Partai Golkar harus mempersiapkan pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar maupun Ketua DPR RI.
