Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta pada Senin, 20 November 2017. TEMPO/Putri.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan partainya harus melakukan pembenahan secepatnya menyikapi penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan secepatnya," kata Dedi di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, pada Senin, 20 November 2017.
Setya Novanto resmi ditahan KPK pada Ahad malam menjelang Senin dini hari tadi. Setya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi e-KTP yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.
Dedi menyampaikan, Golkar secara institusi harus berjalan dan melakukan perubahan sebab tahun politik semakin dekat. DPP Golkar, kata Dedi, harus segera menjalankan mekanisme pergantian dan penunjukan ketua umum definitif.
Adapun mekanisme yang dapat ditempuh untuk perubahan dalam kepartaian yakni rapat pleno, rapat pimpinan nasional, dan musyawarah nasional luar biasa. "Ketiga-tiganya merupakan instrumen yang bisa digunakan Partai Golkar untuk melakukan perubahan, tinggal mana yg paling efektif untuk perubahan," kata Dedi.
Selain Dedi, Ketua DPD I Golkar lainnya mengisyaratkan pergantian ketua umum melalui munaslub. Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta Johanes Serang Kerang mengatakan Setya Novanto harus legawa mengundurkan diri agar partai tak makin terpuruk. Ketua Harian Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono mengatakan para elite harus berkumpul dan merumuskan jalan keluar.
