Caketum Partai Golkar Ade Komarudin (kanan) dan Setya Novanto (kiri) berbincang sebelum mengikuti acara pengambilan nomor urut pemilihan Caketum Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, 7 Mei 2016. Pemilihan Ketua Umum Golkar periode 2016-2019 akan digelar dalam Munaslub Partai Golkar 15-17 Mei mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Medan - Politikus Partai Golkar Ade Komarudin menganggap kondisi yang dialami Golkar sudah sangat memprihatinkan terkait status Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Menurut Ade, pengurus Golkar harus segera mencari jalan agar keluar dari kondisi yang dialami partai.
"Keadaan ini sudah sangat memprihatinkan dan harus ada jalan keluar yang dilakukan secara konstitusional," kata Ade di sela penutupan Munas ke-10 KAHMI di halaman Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara, Minggu, 19 November 2017.
Setya menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Dorongan agar ada pergantian ketua umum muncul dari kader-kader Golkar. Sebab, status Setya dianggap bisa mengancam elektabilitas Golkar di Pemilu 2019.
Ade mengatakan Golkar punya mekanisme yang dapat ditempuh untuk keluar dari keadaan yang memprihatinkan. Cara tersebut konstitusional menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Saat ditanyakan apakah yang dimaksudnya adalah agar Golkar harus segera menggelar Munas Luas Biasa, Ade menjawab diplomatis. "Ya silakan terjemahkan sendiri," kata dia.
Ade beralasan tidak dalam posisi untuk mendorong Munaslub partai. Tapi dia yakin Dewan Pengurus Daerah se-Indonesia bisa menyadari langkah apa yang harus diambil untuk menyelamatkan partai.
Pada Munaslub Golkar Mei 2016 di Bali, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2016-2019 setelah pesaingnya, Ade Komarudin, menyatakan mundur. Seharusnya, pemilihan ketua umum digelar dua putaran jika Ade Komarudin tidak mundur.
