TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Perumus Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Romli Atmasasmita menilai KPK rugi karena menahan tersangka korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto dalam keadaan dirawat karena sakit. KPK, dikatakannya bahkan tetap rugi meski membantar penahanan Ketua DPR RI itu.

Menurut Guru Besar Universitas Padjadjaran itu batas waktu penahanan selama 20 hari oleh KPK bisa sia-sia jika ternyata sakitnya Ketua Umum Partai Golkar itu berlanjut. “Gimana kalau sakit terus? Rugi dong.”

Baca:
Alasan Romli Atmasasmita Tak Lagi Mau Jadi Saksi Setya Novanto
Mereka yang Ikut Sembunyikan Setya Novanto ...

KPK, kata mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman itu, tidak bisa memeriksa tersangka yang sedang dalam keadaan sakit. Setya Novanto menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, sejak Kamis, 16 November 2017. Setya mengalami kecelakaan tunggal setelah mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah Romli. Menurut dia, Setya akan tetap ditahan selama 20 hari, mulai dari 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Meski Setya masih dirawat di RSCM, kata Febri, namun pembantaran tidak mengurangi masa tahanan.

KPK, kata Febri, juga menggunakan landasan lain yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1989 tentang Pembantaran (Stunting) tenggang waktu penahanan. Dalam surat itu disebutkan bahwa ketika terjadi pembantaran karena perawatan di rumah sakit, maka tidak ada masalah ketika masa penahanan nantinya akan melebihi batas waktu.

Baca juga: Setya Novanto Tolak Teken Berita Acara ...

Penahanan Setya dikritik pula oleh Romli. “Tidak ada alasan KPK untuk menahan Setya Novanto.” Menurut dia, Setya tidak memenuhi tiga syarat seorang tersangka bisa ditahan menurut pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apa syarat seseorang bisa ditahan? Romli menyebutkan menurut KUHAP tersangka akan melarikan diri, tersangka akan merusak dan menghilangkan barang bukti, dan tersangka akan mengulangi tindak pidana. “Orang sakit gak mungkin kabur, apalagi berpikir menghancurkan barang bukti.”

Namun KPK berpandangan lain. Sama-sama menjadikan Pasal 21 KUHAP sebagai dasar hukum, Febri menyebut bahwa alasan objektif maupun subjektif untuk penahanan telah terpenuhi. “Apalagi sebelumnya Setya Novanto juga sudah masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).”