Politikus PDIP Sebut Gatot Nurmantyo Punya Hasrat Politik

Reporter

Syafiul Hadi

Sabtu, 18 November 2017 16:53 WIB

Komisi I DPR Charles Honoris. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, menilai pergantian Panglima TNI saat ini memiliki pertimbangan khusus. Sebab, kata dia, Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmantyo, telah banyak melakukan hal yang berbau politis.

"Ini (pergantian Panglima TNI) biasa sebenarnya, tetapi menjadi tidak biasa ketika kita punya Panglima TNI seperti Gatot yang kelihatannya punya hasrat politik," ujar Charles di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu, 18 November 2017.

Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Anggota DPR Charles Honoris: Ini Krusial

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Gatot dilantik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 menggantikan Jenderal Moeldoko. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendesak Jokowi melakukan proses penggantian Panglima TNI dari sekarang.

Menurut Charles, Gatot sebagai Panglima TNI memperlihatkan bahwa dia punya hasrat politik untuk maju pada pemilihan presiden 2019. Hal ini, kata dia, terlihat dari hal-hal berbau politis yang dilakukan Gatot dalam beberapa bulan terakhir. "Memang sudah ada beberapa parpol yang terbuka mengadang-gadang Gatot untuk maju di pilpres 2019," ucapnya.

Advertising
Advertising

Charles menilai dalam beberapa waktu terakhir, Gatot sebagai Panglima TNI aktif dalam berbagai forum politik. Sehingga, kata dia, ada hasrat tersendiri dari TNI untuk kembali ke ranah politik. "Sehingga agak sulit untuk dibantah melihat posisi Panglima Gatot seperti itu," katanya.

Dalam hal ini, Charles berpendapat ada hasrat TNI untuk kembali berpolitik, walaupun bukan merupakan keinginan institusi. Hal ini, kata dia, dikarenakan sikap Panglima TNI. "Sehingga institusi ini terbawa untuk menjalankan kegiatan di luar ranahnya," tuturnya.

Charles menilai tidak ada salahnya bagi Presiden Jokowi untuk mengganti Panglima TNI dari sekarang. Sebab, kata dia, agar nantinya Panglima TNI yang baru dapat berfokus pada tujuan-tujuan pertahanan. "Dan Pak Gatot bisa berfokus mencapai cita-cita di dunia politik," ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Yang Ganti Saya Itu Presiden

Di sisi lain, Charles berpendapat pergantian Panglima TNI bisa dilakukan segera karena merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini, kata dia, juga karena Gatot Nurmantyo sudah memasuki masa persiapan pensiun. "Jadi biasanya menjelang masa enam bulan sebelum pensiun itu sudah bisa diganti Panglima TNI, dan itu suatu hal yang biasa-biasa saja," tuturnya.

Charles juga menjelaskan pergantian Panglima TNI ini tetap menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurut dia, PDI Perjuangan akan mendukung penuh apa saja yang dikerjakan oleh Jokowi. "Kita kembalikan kepada presiden, nyamannya dengan siapa, yang pasti (Panglima TNI baru) harus bisa kerja bersama dengan institusi-institusi lainnya, tidak membuat kegaduhan, dan profesional," ujarnya.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

10 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

16 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

17 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

20 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

21 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

21 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

22 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

24 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

24 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

28 hari lalu

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.

Baca Selengkapnya