Pergantian Panglima TNI, Anggota DPR Charles Honoris: Ini Krusial

Reporter

Syafiul Hadi

Sabtu, 18 November 2017 15:22 WIB

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menjumpai awak media seusai acara diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, 18 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, menilai pergantian Panglima TNI menjadi hal yang krusial saat ini. Sebab, kata dia, tahun depan telah masuk tahun politik.

"Kita menghadapi pilkada serentak di seratusan kabupaten/kota, bahkan di provinsi-provinsi strategis, sehingga kita butuh pengamanan yang baik," ujar Charles di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu, 18 November 2017.

Baca: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Yang Ganti Saya Itu Presiden

Charles mengatakan TNI dibutuhkan dalam pengamanan di tahun politik. Sebab, kata dia, TNI bisa bekerja sama dengan kepolisian dalam mengamankan pilkada. "Sehingga nanti TNI bisa menjadi back up yang efektif bagi Polri," katanya.

Panglima TNI baru, kata Charles, akan membutuhkan waktu untuk konsolidasi di internal TNI. Karena itu, perlu waktu untuk dapat bekerja sama dengan Polri. "Saya rasa butuh waktu minimal enam bulan untuk Panglima TNI baru untuk melakukan konsolidasi internal sendiri," ujarnya.

Di sisi lain, Charles menilai pergantian Panglima TNI bisa dilakukan segera, karena ini merupakan sesuatu yang wajar. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memasuki masa persiapan pensiun. "Jadi biasanya menjelang enam bulan sebelum pensiun, Panglima TNI sudah bisa diganti, dan itu suatu hal yang biasa-biasa saja," tuturnya.

Baca: Pergantian Panglima TNI, Giliran TNI Angkatan Udara?

Advertising
Advertising

Charles menambahkan, pergantian Panglima TNI ini merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partainya akan selalu mendukung penuh apa saja yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kita kembalikan kepada presiden, nyamannya dengan siapa. Yang pasti (Panglima TNI baru) harus bisa kerja bersama dengan institusi-institusi lainnya, tidak membuat kegaduhan dan profesional," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret tahun depan. Gatot dilantik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 menggantikan Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendesak Jokowi melakukan proses penggantian Panglima TNI dari sekarang.

Berita terkait

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

6 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

7 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

8 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

10 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

10 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

13 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

14 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

17 jam lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

18 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

19 jam lalu

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

Komisi X DPR bakal menggelar rapat kerja alias raker dengan Kemendikbudristek besok, Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Selengkapnya