TEMPO.CO, Jakarta -Koalisi Masyarakat Sipil menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang segera memasuki masa pensiun. "Ada beberapa alasan mengapa pergantian Panglima TNI penting dan perlu segera dilakukan," ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di kantor Imparsial, Jakarta, Ahad, 12 November 2017.

Gufron mengatakan salah satu alasan hal ini harus cepat dilakukan karena pergantian Panglima TNI membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, pengajuan calon nama Panglima TNI baru akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat. "Dengan begitu, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dapat dihindari," katanya.

Gufron menyebutkan proses pergantian Panglima TNI dari sekarang dapat memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam mencermati kandidat calon. Dia menilai hal ini sangat penting bagi Jokowi untuk mempertimbangkan masukan dari publik. "Meski penggantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden," ucapnya.

Di sisi lain, Gufron menilai semakin cepat proses penggantian Panglima TNI akan membantu memperlancar transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI. "Sedikit banyak ini bisa membantu proses transisi itu," tuturnya.

Panglima TNI sekarang Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebentar lagi akan memasuki masa pensiun pada Maret tahun depan. Gatot dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko pada tanggal 8 Juli 2015.

Setelah penggantian Panglima TNI dilakukan, Direktur Imparsial Al Araf meminta Jokowi mencari pengganti dari non Angkatan Darat. Al Araf beralasan jabatan panglima harus digilir. "Hal ini telah ditegaskan juga dalam Pasal 13 Ayat 4 Undang-undang TNI," ujar Al Araf di kantor Imparsial, Jakarta, Ahad, 12 November 2017.

Jika saat ini Panglima TNI berasal dari Angkatan Darat, maka periode berikutnya adalah angkatan lain. "Artinya, jika Panglima TNI saat ini berlatarbelakang Angkatan Darat, maka posisi berikutnya harus dirotasi kepada Angkatan Udara atau Angkatan Laut," katanya.

Menurut Al Araf, penerapan pola rotasi jabatan panglima TNI ini penting. Sebab, kata dia, hal ini juga telah dimandatkan oleh UU TNI. "Ini juga demi membangun soliditas dan profesionalitas di dalam tubuh TNI," ucapnya.

Di sisi lain, kata Al Araf, pola rotasi jabatan Panglima TNI akan menumbuhkan rasa kesetaraan dalam TNI. Dengan adanya rasa setara ini, kata dia, juga akan menjadikan aspek kesatuan antar matra TNI menjadi lebih baik.

Panglima TNI sekarang Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret tahun depan. Gatot dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko pada tanggal 8 Juli 2015. Gatot dan Moeldoko sebelumnya merupakan Perwira Tinggi TNI dari AD.