TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta penggunaan dana desa dioptimalisasikan untuk menciptakan lapangan kerja. Jokowi mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan proyek padat karya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan transfer dana secara tunai (cash for work).

"Ini dilakukan dengan model padat karya, model cash for work, dan dilakukan swakelola sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan serta menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal optimalisasi lapangan kerja di desa, Jumat, 3 November 2017.

Baca: Jokowi Minta Dana Desa untuk Program Padat Karya

Jokowi meminta kementerian/lembaga yang mempunyai program di daerah, khususnya desa, mengkonsolidasikan kembali perencanaan atau anggaran. Tujuannya agar hasil dari dana desa berdampak pada upaya menekan kemiskinan dan membuka lapangan kerja.

Menurut dia, dana yang mengalir ke desa makin besar seharusnya bisa membuka lapangan pekerjaan, sekaligus mengentaskan kemiskinan. Untuk tahun ini, pemerintah mengucurkan dana desa Rp 60 triliun. "Saya ingatkan karena ini program cash for work untuk pembangunan infrastruktur fisik yang sifatnya jangka pendek," kata Jokowi.

Program kementerian di desa juga bisa diperkuat sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan sektor unggulan penggerak perekonomian. Contohnya industri kecil menengah, agrobisnis, perikanan, dan lainnya. Untuk keperluan ini, kata Jokowi, perlu pelatihan dan pendampingan pada masyarajat agar mereka bisa menggali dan mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing.

Baca: Mendagri: Pengawasan Dana Desa Perlu Ditangani Serius

Dia menekankan agar program lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebani dengan hal-hal yang bersifat administratif, misalnya soal laporan peranggungjawaban. "Lakukan penyederhanaan sistem pelaporan pertanggungjawaban, makin sederhana makin baik. Tapi juga tolong agar pengawasannya dari BPKP dan lembaga pengawasan lain diperkuat," kata Jokowi.

Dia menilai pemberian pelatihan yang memadai terkait penyusunan LPJ perlu dilakukan. Begitu juga pedoman pelaksanaan petunjuk teknis yang jelas, namun sederhana, sehingga kualitas program ini tetap terjaga. "Jangan sampai sistem rumit, pedoman serta petunjuk teknis kurang jelas, desa jadi enggan memanfaatkan dana desa," kata Jokowi.