Tersangka Bupati Nganjuk, Taufiqqurahman, seusai menjalani pemeriksaan setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 26 Oktober 2017. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka salah satunya Bupati Nganjuk Taufiqqurahman, dalam tindak pidana korupsi di duga menerima suap terkait jual beli jabatan bagi sejumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Nganjuk. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Yayasan Satunama menggelar acara Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Acara itu dimaksudkan untuk mencetak politikus muda yang jujur, berintegritas, dan tidak terlibat korupsi.
"Di sini, generasi muda dan politikus partai politik diberi pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi politikus yang cerdas dan berintegritas," kata Group Head Unit Politic KPK Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Alfi R.W. di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, 30 Oktober 2017.
Kelas PCB Tingkat Madya ini juga ditujukan untuk politikus lintas partai yang telah bergabung dalam partai politik. Usia peserta yang ikut serta sekitar 25-45 tahun dan memegang jabatan struktural dalam partai politik.
Kanal Anti-Corruption Clearing House (ACCH) menyebutkan, sepanjang 2004 sampai Maret 2017, terdapat 643 orang yang tertangkap karena kasus korupsi. Sebesar 31,8 persen di antaranya berprofesi sebagai politikus, 19,8 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 12 persen kepala daerah.
Sebelumnya, pada 2016, KPK juga menyelenggarakan acara serupa, yakni Kelas PCB Tingkat Pratama. Sebanyak 433 anak muda dari sembilan provinsi tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi berpartisipasi dalam acara itu.
Dengan acara ini, KPK berharap generasi politik baru dan para politikus lintas partai memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang benar-benar mencerminkan ideologi politik demokratis dan antikorupsi. "Generasi baru ini yang nanti akan membangun atmosfer politik yang sehat dan mewujudkan iklim politik dan demokrasi yang bermartabat di masa mendatang," ujar Alfi.
