TEMPO.CO, Makassar-- Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan integritas di Indonesia masih dibawah standar. Ini membuat publik mengalami kesulitan untuk membedakan orang jujur dan pelaku korupsi. Ini berdampak pembangunan Indonesia mengalami perlambatan kemajuan.
"Enggak jelas kalau disini mana orang jujur dan tidak, disini (Indonesia) mau baik aja susah," kata Pahala saat acara pelepasan KKN di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu 5 Juli. "Di Cina itu nyontek saja dipenjarakan."
Baca: Cegah Korupsi, KPK Kerja Sama Kadin dan Perguruan Tinggi
Menurut Pahala, upaya untuk memproduksi orang berintegritas dalam jumlah banyak maka harus dimulai dari kampus. Ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai integritas di pendidikan tingi dan menegah.
"Kan ada 14 pendidikan kedinasan. Nah kita mau model mata kuliahnya ada menanamkan nilai-nilai integitas dan masuk dalam mata kuliah dasar umum. Karena banyak orang baik di kampus," ucap dia.
Baca: Ray Rangkuti: Hak Angket KPK Gagal Fokus
Oleh karena itu, lanjut Pahala, pencegahan korupsi harus dimulai dari mahasiswa. Misalnya mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata di Humas KPK. Ini dibarengi dengan melakukan penelitian atau riset.
"Biar mereka tahu korupsi itu kompleks di Indonesia. Jangan teriak-teriak berhenti korupsi saja. Kita ngomong ke mahasiswa jangan korupsi, mereka juga belum pegang uang kok, inilah integritas yang kita tanamkan," kata Pahala. "Jangan 10 tahun lagi mahasiswa yang menjadi pasien KPK. Bagaimana sih dulu aktivis sekarang pasien."
Baca: Gubernur Sultra Nur Alam Ditahan KPK Setelah 7 Jam Diperiksa
Pahala mengatakan lembaga KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi dan suap yang terjadi di negara ini.
Saat ini, KPK telah menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Islam serta Kopertis untuk mencegah praktek korupsi.
"Kasus korupsi dan suap terbesar dari sektor swasta. Nah KPK ingin mendorong Kadin ikut menghentikan kasus suap di sektor swasta," kata Pahala.
DIDIT HARIYADI