Bupati Nganjuk Kena OTT dan Istrinya Cari Rekomendasi Pilkada

Jumat, 27 Oktober 2017 06:05 WIB

Bupati Nganjuk Taufiqurahman (tengah) berjalan dikawal anggota kepolisian saat proses penggeledahan oleh KPK di rumah dinas (rumdin) bupati di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (5/12). KPK mencari alat bukti terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nganjuk yang dilakukan oleh kepala daerah setempat. ANTARA/Prasetia Fauzani

TEMPO.CO, JOMBANG -Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan istrinya, Ita Triwibawati sebenarnya datang ke Jakarta untuk mencari rekomendasi agar bisa maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Nganjuk. Sebelum akhirnya terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK itu, Bupati Nganjuk membantu Ita yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang mengurus rekomendasi untuk maju sebagai calon bupati.

"Memang beliau (istri Bupati Nganjuk) pamit ke Jakarta untuk mengurus rekomendasi pencalonannya dari salah satu partai" kata Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang yang juga atasan Ita saat ditemui Tempo di Jombang, Kamis 26 Oktober 2017.

BACA:Bupati Nganjuk Ditangkap KPK Usai Arahan Jokowi Soal OTT

Menurut Nyono, Ita yang saat ini masih menjabat sebagai Sekeda Jombang akan mencalonkan dirinya sebagai Bupati Nganjuk pada Pilkada 2018 menggantikan suaminya, Taufiqurrahman yang sudah menjabat dua periode: 2008-2013 dan 2013 - 2018.

Ita sendiri termasuk yang ikut terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Rabu, 25 Oktober 2017. KPK bahkan telah menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka penerima suap mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ada pun status Ita masih sebatas saksi meski diamankan bersama suaminya saat berada di Jakarta kemarin.

Advertising
Advertising

BACA: Golkar Sudah Dengar Kabar Istri Bupati Nganjuk Ikut Terjaring OTT


Nyono mengaku hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi dari KPK apakah Ita juga terkait kasus yang menimpa suaminya atau tidak. “Kami masih menunggu informasi resmi dari KPK,” katanya.

Pada Desember 2016 lalu, KPK juga pernah menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus korupsi. KPK juga sempat menggeledah dan menyita dokumen dari ruang kerja Bupati Nganjuk dan ruang kerja Ita di Pemkab Jombang. KPK juga menyita dokumen APBD Jombang tahun 2008-2016 dan menyita sejumlah mobil mewah milik keluarga Ita.

Pasangan suami isteri ini memiliki sejumlah kelompok usaha dan perusahaan yang banyak terlibat dalam proyek pembangunan fisik di Jombang dan Nganjuk. Namun Bupati Nganjuk Taufiqurahman mengajukan gugatan pra peradilan dan pengadilan mengabulkannya sehingga KPK menghentikan penyidikan. Kali ini KPK menangkap tangan Taufiqurahman diduga terkait suap mutasi jabatan yang melibatkan sejumlah pejabat di Pemkab Nganjuk.

ISHOMUDDIN

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Ketua DPRD untuk Kasus Gratifikasi Bupati Nganjuk

31 Juli 2018

KPK Periksa Ketua DPRD untuk Kasus Gratifikasi Bupati Nganjuk

Kakak kandung Muhaimin Iskandar Abdul Halim membantah bahwa aset yang diduga dibeli Bupati Nganjuk dengan uang gratifikasi adalah miliknya.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya