TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas mengapresiasi pemerintah yang memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi ( Densus Antikorupsi).

“Kita patut apresiasi langkah penundaan pembentukan Densus Antikorupsi itu,” ujar Busyro Muqoddas di sela Workshop Pengembangan Kapasitas dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi yang digelar Muhammadyah di Yogyakarta, Selasa 24 Oktober 2017.

Baca: Pemerintah Belum Menyetujui Pembentukan Densus Antikorupsi

Busyro yang juga mantan pimpinan KPK itu menuturkan yang terpenting sekarang bukan hanya berhenti pada penundaan pembentukan Densus Antikorupsi itu. Namun, menurut dia, wacana pembentukan Densus Antikorupsi perlu distop secara permanen. “Kepolisian sekarang justru perlu kita bantu dan dorong agar makin fokus pada tugas utamanya,” ujarnya.

Menurut Busyro problem keamanan semakin kompleks. Sektor keamanan itu, kata dia, termasuk di dalamnya jaringan kartel dan mafia yang selama ini memainkan sektor kebutuhan pokok masyarakat. Seperti kartel gula, daging, jagung dan beras. “Operasi pasar untuk mengawasi dan menindak kartel sektor kebutuhan pokok ini kan gagal terus,” ujarnya.

Simak: PKS: Polri Tidak Ngotot Soal Densus Antikorupsi

Sering gagalnya operasi pasar untuk menangkap pelaku kartel , ujar Busyro, menjadi kesempatan kepolisian untuk menegaskan tugas pokok dan fungsinya. “Lebih baik polisi ke sana (menindak para kartel dan mafia), urusan korupsi biar ditangani KPK dan Kejaksaan,” ujarnya.

Busyro menilai KPK dan kejaksaan perlu dikuatkan agar menjadi lembaga yang makin independen. “Misalnya kejaksaan, jangan sampai saat bekerja berada di bawah tekanan politik. Kejaksaan perlu sinergi dengan KPK agar kasus yang sarat kepentingan politis bisa dilimpahkan ke KPK,” ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh